Indonesia Stop Impor Bahan Bakar Fosil Mulai 2045, Andalkan Sawit Jadi BBM

Pengembangan bahan bakar alternatif seperti sawit merupakan satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Jan 2023, 16:07 WIB
Petugas mengisi BBM kendaraan konsumen di SPBU milik Pertamina di kawasan Jakarta. Indonesia tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil pada 2045. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil pada 2045. Kebutuhan energi nantinya akan digantikan dengan mengembangkan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

Ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melansir Antara, seperti dikutip Kamis (19/1/2023).

"Kita sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 kami bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya, kita bisa lakukan riset dan kita bisa bikin etanol. Jadi kita tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata dia dalam "Indonesia Zero Pathway: Opportunity & Challenges" yang digelar di Paviliun Indonesia, World Economic Forum Annual Meeting 2023 di Davos.

Pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia.

Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan; transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik; industri hijau; dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market.

Menko Luhut juga menyebut percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. "Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang," katanya.

Pemerintah Indonesia pun, melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar tingkat produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektare menjadi 8-10 ton per hektare dalam 10-15 tahun ke depan.

 

2 dari 4 halaman

Moratorium Sawit

Mesin pompa pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) mulai menyediakan solar dengan kandungan 30 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berbahan baku minyak sawit bagi sektor transportasi maupun sektor industri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit.

Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008.

Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil.

"Indonesia sudah membangun kolaborasi dengan Malaysia, saya rasa 74 persen akan berasal dari dua negara ini," kata Menko Luhut.

 

3 dari 4 halaman

Biodiesel B35 Mulai Disebar Pekan Depan

Sampel biodiesel B0, B20, B30, dan B100 dipamerkan saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa bahan bakar campuran biodiesel 35 persen atau B35 mulai dikirim atau disebar pekan depan. Namun biodiesel B35 itu tak langsung digunakan bukan ini tetapi awal bulan depan. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, Indonesia bersiap melaksanakan implementasi bahan bakar B35 pada 1 Februari 2023. 

"Bulan ini kita masih tetap B30. Mulai minggu depan seluruh pengiriman dari biodiesel ini menggunakan spek B35," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (13/1/2023).

Dadan meminta pengguna biodiesel tidak perlu khawatir dengan peningkatan spesifikasi dari B30 persen ke B35 persen karena Kementerian ESDM memastikan kualitas produksi dan penanganan mulai dari transportasi sampai pencampuran ditangani baik.

"Selama kita menaikkan campuran, selalu diikuti dengan peningkatan spek. Kita tekankan moto biodiesel jangan sampai menjadi pengotor," kata Dadan.

Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel mencapai 13,5 juta kiloliter atau 226 ribu barel per hari untuk implementasi Program B35 pada tahun 2023.

Nilai devisa yang bisa dihemat mencapai sekitar 10,75 miliar dolar AS setara Rp161 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,65 juta orang, dan emisi gas rumah kaca sebanyak 34,9 juta ton ekuivalen.

 

4 dari 4 halaman

Pengujian

Sampel biodiesel B0, B20, B30, dan B100 dipamerkan saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelum melaksanakan peningkatan persentase pencampuran biodiesel, pemerintah telah melakukan beberapa persiapan teknis untuk memastikan performa penggunaan campuran bahan bakar nabati, di antaranya pengujian pengaruh penggunaan campuran Biodiesel 35 persen terhadap sistem filtrasi mesin diesel dengan hasil tidak terjadi indikasi pemblokiran filter pada pengujian Filter Blocking Tendency (FBT) maupun pengujian Filter Rig Test (FRT).

Rekomendasinya tidak ada pengaruh signifikan atas penggunaan B35, dimana telah dilakukan perbaikan pada spesifikasi biodiesel yang digunakan untuk campuran tersebut.

Sementara sebagai persiapan implementasi B40, pemerintah juga telah melaksanakan uji jalan B40 pada 27 Juli 2022 lalu. Hasil uji itu digunakan sebagai dasar pertimbangan sebelum implementasi B40.

"Dalam sidang kabinet tanggal 6 Desember 2022, diputuskan kita lakukan dengan B35. Meskipun kami sebetulnya menyiapkan untuk B40, kami sudah siap kalau nanti diminta untuk menaikkan menjadi B40," kata Dadan.

"Kita sudah tahu spesifikasi yang mana yang akan dipergunakan, kecuali nanti tambahan-tambahan infrastruktur yang tetap harus kita lakukan," imbuhnya.

Infografis Naik Turun Harga BBM Subsidi Era Jokowi (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya