Liputan6.com, Tel Aviv - Setidaknya 20.000 orang turun ke jalan di Tel Aviv menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan usulan pemerintahan sayap kanannya untuk mengubah sistem peradilan Israel.
Menteri Kehakiman Yariv Levin pada 4 Januari 2023 mengumumkan rencana kontroversial untuk menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada anggota parlemen dalam menunjuk hakim dan mengesampingkan keputusan mahkamah agung. Demikian dikutip dari VOA pada Minggu (15/1/2023)
Advertisement
Pemerintah Netanyahu juga telah mengumumkan niat untuk mengejar kebijakan perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki dan melakukan reformasi sosial yang membuat khawatir anggota dan pendukung komunitas LGBTQ.
Aksi protes yang berpusat di HaBima square dan jalan-jalan sekitarnya terjadi di tengah hujan. Para demonstran mengusung sejumlah slogan seperti "pemerintah memalukan", "tumbangkan diktator", dan beberapa lainnya membandingkan PM Netanyahu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, mencap Israel telah berubah bak Hungaria yang semi-demokratis dan Iran yang teokratis.
Pesan-pesan yang menyuarakan penolakan atas pendudukan Israel di wilayah Palestina dan seruan untuk melindungi hak-hak komunitas LGBTQ juga hadir dalam aksi protes.
"Tidak ada demokrasi melalui pendudukan," bunyi salah satu slogan.
Penyelenggara protes menyebutkan bahwa jumlah pengunjuk rasa jauh lebih besar dari yang disebutkan. CNN dalam laporannya memperkirakan massa mencapai 80.000 orang.
Demonstrasi ini tercatat sebagai yang terbesar sejak pemerintahan Netanyahu kembali berkuasa pada akhir Desember 2022. Media lokal melaporkan bahwa selain di pusat ibu kota, unjuk rasa juga terjadi di luar kediaman perdana menteri di Yerusalem dan Kota Haifa.
Kembali Berkuasa
Pemerintahan baru Netanyahu, perdana menteri terlama di Israel, terbentuk dari koalisi partai Yahudi ultra-kanan dan ultra-Ortodoks, di mana sejumlah pemimpinnya menduduki kementerian strategis.
Para pengunjuk rasa menuntut Netanyahu, yang tengah menghadapi dakwaan korupsi, segera mengundurkan diri.
"Bibi (panggilan Netanyahu) tidak menginginkan demokrasi. Kami tidak membutuhkan fasis di Knesset," ungkap salah satu demonstran.
Partai-partai oposisi mendorong lebih banyak warga Israel bergabung dalam demonstrasi untuk "menyelamatkan demokrasi" dan memprotes rencana perubahan sistem peradilan.
Advertisement
Didakwa Suap hingga Penipuan
Netanyahu adalah perdana menteri Israel pertama yang didakwa saat menjabat. Dia membantah tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Pemimpin partai sayap kanan Likud itu digulingkan dari jabatannya pada 2021 setelah rekor 12 tahun memimpin pemerintahan koalisi.
Kembalinya Netanyahu ke kekuasaan mengakhiri periode kebuntuan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memaksa lima pemilu dalam waktu kurang dari empat tahun.
