Liputan6.com, Jakarta: Sejarah baru mulai terkuak. Di balik lengsernya Soeharto dan lambannya penanganan kerusuhan 13-14 Mei 1998, ternyata ada persaingan antarsesama jenderal TNI di belakang peristiwa itu. Hal ini terungkap dalam buku "Bukan Puntung Rokok" yang ditulis mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeyono. Buku yang diluncurkan pada Kamis (13/3) malam di Jakarta bertepatan dengan ulang tahun Soeyono ke-80.
Menurut Soeyono, petinggi TNI yang dimaksud bersaing saat kerusuhan Mei 1998 meletus adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Panglima Komando Cadangan TNI Strategis Angkatan Darat Letjen Prabowo Subianto, Komandan Jenderal Mayor Jenderal Muchdi Purwoprajono, dan Panglima Kodam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Permainan yang dilukiskan sebagai "permainan jenderal kalajengking" (scorpion general) itu diwarnai saling capit dan saling jepit antarsesama jenderal. Soalnya, saat kerusuhan meledak di Jakarta, tak ada reaksi cepat dari pasukan untuk menguasai Ibu Kota. Kostrad, Garnisun, dan Markas Besar ABRI malah menarik pasukan dari dari daerah lain, yakni Jawa Timur [baca: Pemerintah Dituduh Melupakan Tragedi Mei `98].
Peristiwa lain yang mengejutkan Soeyono adalah 16 kendaraan lapis baja dari Kodam Jaya yang berhenti tepat di depan Kantor Dephankam. Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI pemandangan ini aneh. Sebab, panser-panser itu bukannya berpatroli untuk mencegah terjadinya kerusuhan, tapi malah parkir di depan Kantor Menhankam. Dia menilai, kejadian tersebut sebagai indikasi yang cukup kuat bahwa terjadi rivalitas antara Wiranto dan Prabowo, Muchdi, dan Sjafrie Sjamsoeddin. Sebab, saat itu beredar kabar bahwa Presiden Soeharto akan menerbitkan semacam Surat Perintah Sebelas Maret untuk mengendalikan keadaan. "Saya sendiri punya catatan-catatan tersendiri. Kebetulan saya mencatat sendiri. Saya lihat memang ada yang aneh," ujar Soeyono.
Buku setebal 291 halaman ini juga mengulas kasus pengambilalihan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Peristiwa 27 Juli 1996, kata Soeyono, adalah puncak pertarungan Siti Hardiyanti Rukmana dan Megawati Sukarnoputri dalam panggung politik Indonesia. Sekiranya tak ada Peristiwa 27 Juli mustahil Mega bisa menjadi presiden seperti sekarang ini. Peristiwa ini juga melibatkan sejumlah petinggi TNI saat itu, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Hartono, Kepala Staf Sosial dan Politik Syarwan Hamid, dan Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso.(ULF/Nurul Amin dan Kurnia Supriatna)
Menurut Soeyono, petinggi TNI yang dimaksud bersaing saat kerusuhan Mei 1998 meletus adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Panglima Komando Cadangan TNI Strategis Angkatan Darat Letjen Prabowo Subianto, Komandan Jenderal Mayor Jenderal Muchdi Purwoprajono, dan Panglima Kodam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Permainan yang dilukiskan sebagai "permainan jenderal kalajengking" (scorpion general) itu diwarnai saling capit dan saling jepit antarsesama jenderal. Soalnya, saat kerusuhan meledak di Jakarta, tak ada reaksi cepat dari pasukan untuk menguasai Ibu Kota. Kostrad, Garnisun, dan Markas Besar ABRI malah menarik pasukan dari dari daerah lain, yakni Jawa Timur [baca: Pemerintah Dituduh Melupakan Tragedi Mei `98].
Peristiwa lain yang mengejutkan Soeyono adalah 16 kendaraan lapis baja dari Kodam Jaya yang berhenti tepat di depan Kantor Dephankam. Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI pemandangan ini aneh. Sebab, panser-panser itu bukannya berpatroli untuk mencegah terjadinya kerusuhan, tapi malah parkir di depan Kantor Menhankam. Dia menilai, kejadian tersebut sebagai indikasi yang cukup kuat bahwa terjadi rivalitas antara Wiranto dan Prabowo, Muchdi, dan Sjafrie Sjamsoeddin. Sebab, saat itu beredar kabar bahwa Presiden Soeharto akan menerbitkan semacam Surat Perintah Sebelas Maret untuk mengendalikan keadaan. "Saya sendiri punya catatan-catatan tersendiri. Kebetulan saya mencatat sendiri. Saya lihat memang ada yang aneh," ujar Soeyono.
Buku setebal 291 halaman ini juga mengulas kasus pengambilalihan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Peristiwa 27 Juli 1996, kata Soeyono, adalah puncak pertarungan Siti Hardiyanti Rukmana dan Megawati Sukarnoputri dalam panggung politik Indonesia. Sekiranya tak ada Peristiwa 27 Juli mustahil Mega bisa menjadi presiden seperti sekarang ini. Peristiwa ini juga melibatkan sejumlah petinggi TNI saat itu, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Hartono, Kepala Staf Sosial dan Politik Syarwan Hamid, dan Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso.(ULF/Nurul Amin dan Kurnia Supriatna)