Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan alokasi anggaran tambahan Rp 493 miliar kepada Kementerian Sosial (Kemensos), untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok lanjut usia (lansia), anal yatim piatu, hingga penyandang disabilitas.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka, menyampaikan Kementerian Keuangan saat ini masih menunggu pengajuan pencairan anggaran dari Kemensos.
Advertisement
Bila sudah dianggarkan, nantinya penyaluran program bansos lansia, yatim piatu dan disabilitas itu juga harus disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk selanjutnya dieksekusi oleh Kemensos.
"Akan mulai, karena ini sudah dialokasikan di tahun 2022 ini. Kita tunggu Oktober-November ini, November lah," ujar Putut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Adapun menurut data Kemensos, jumlah lansia berusia lebih dari 80 tahun calon penerima bansos BLT tersebut ada sebanyak 334.023 orang. Kemudian, ada sebanyak 946.863 anak yatim piatu, dan 98.934 orang penyandang disabilitas.
Namun, Putut mengabarkan, data calon penerima bantuan itu masih dalam proses penggarapan. Kemensos memang sudah menyerahkan proposal, namun ketika itu sudah disetujui jadi anggaran pihak instansi harus memastikan kembali jumlah penerima pastinya.
"Karena yang diusulkan biasanya jauh lebih gede, yang dapat akhirnya cuman segitu. Itu menyesuaikan dengan kondisi, berapa yang mau dipakai," kata Putut.
Putut lantas mencontohkan program permakanan kepada kelompok lansia dan disabilitas yang berasal dari keluarga tunggal, artinya tanpa orang atau anggota lain yang tinggal bersamanya.
"Jadi ada semacam program bahwa Kemensos nanti meng-hire orang untuk datang ke sana, dan makanannya itu sudah jadi. Enggak mungkin dikasih beras ke mereka, orang mereka disable dan lansia juga enggak bisa masak. Tapi ini masih digarap sama Kemensos," tuturnya.
BLT Jokowi Dinilai Jawab Kegelisahan Masyarakat Akibat Kenaikan BBM
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai langkah efektif dalam menjawab kegelisahan masyarakat. Dengan penyaluran BLT tersebut, beban hidup masyarakat menjadi berkurang.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase, menyebut kenaikan BBM sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Namun berkat BLT yang dibagikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kegelisahan itu pun menemui solusinya.
“Bantuan ini dalam rangka menjawab kegelisahan masyarakat yang kita tahu bersama masyarakat berharap mendapat uluran tangan dari pemerintah,” kata Syam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2022).
Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sebab, strategi Presiden Jokowi tersebut dinilai cukup baik dan menyentuh persoalan dasar masyarakat.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergandengan tangan sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu dirasakan masyarakat, minimal ada keseimbangan. Kedua, niat Pak Presiden sudah bagus. Insya Allah masyarakat bisa menikmati program dari Pak Presiden,” paparnya.
Advertisement
UMKM
Namun di sisi lain, Syam mengingatkan pemerintah daerah agar turut mengambil langkah strategis seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Sektor UMKM dinilainya perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Presiden sudah berpikir bagaimana dengan program BLT, mana versi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (untuk mengatasi persoalan ini). Kita perbanyak anggaran untuk UMKM demi menstabilkan pasar yang ada sehingga UMKM bisa tumbuh dan perekonomian masyarakat tetap terjaga dengan baik,” tutur dia.
