Dewan Kolonel Dianggap Guyonan Politik, Ketua Fraksi PDIP: Konsep Besarnya Bantu Puan Nyapres

Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Sep 2022, 12:57 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto memberikan keterangan soal pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR digantikan Komjen Purnawirawan Muhammad Nurdin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Utut Adianto meluruskan pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat.

Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel  tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Utut mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. Ia mengaku enggan mengomentarinya lebih lanjut.

"Udahlah kalau itu biarin saja. Saya enggak menjawab nama dan peristiwa. Saya menjawab kenapa ini kenapa itu," kata Wasekjen PDIP ini.

Dia pun tak mau menjawab apakah seluruh PDIP telah mendukung Puan sebagai calon presiden atau tidak.

"Itu wilayahnya pak Sekjen yang jawab, saya lebih ke DPR RI," ujar mantan atlet Catur ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik.

Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai.

 

2 dari 2 halaman

Tidak Ada di AD/ART

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas II PDIP, Rabu (22/6/2022). (Foto: Dokumentasi PDIP).

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Hasto mengatakan, Dewan Kolonel juga tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi 

Sumber: Merdeka.com

Infografis Elektabilitas Tokoh Kandidat Capres Versi 4 Lembaga Survei. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya