Liputan6.com, Jakarta Komisi VI DPR-RI meminta PT Pertamina Persero Tbk. untuk membangun SPBU khusus di desa-desa nelayan. Pasalnya, selama ini para nelayan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.
"Tolong dibantu nelayan kita ini dengan memastikan nelayan ini dapat solar bersubsidi dengan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Advertisement
Andre menuturkan, selama ini nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari para pengecer. Tentunya harga Solar bersubsidi ini dijual dengan harga yang lebih mahal di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).
"Mereka (nelayan) beli dari pengecer lebih mahal. Dulu harganya Rp 5.150 dibeli dengan harga Rp 7.000 - Rp 10.000, dengan harga yang sekarang Rp 6.800 pasti akan lebih mahal lagi," ungkap Andre.
Politikus Partai Gerindra ini meminta Pertamina membuat kebijakan khusus untuk pembangunan Pertashop atau SPBU mini di desa-desa nelayan. Agar nelayan bisa lebih mudah mendapatkan Solar dengan harga subsidi.
"Ini harus jadi kebijakan dari Pertamina dengan bangun Pertashop di desa-desa nelayan," kata dia.
Gandeng Koperasi Nelayan
Adapun untuk kemitraanya, Andre meminta Pertamina menggandeng koperasi nelayan setempat. Sehingga yang menjadi mitranya bukan lagi swasta atau perorangan.
Bila dengan pihak swasta, dia khawatir solar bersubsidi malah bocor dan dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. "Jangan dikasih ke pengusaha nanti otomatis bukan buat nelayan tapi dijual lagi ke orang yang enggak berhak," imbuhnya.
Cara ini dinilai akan lebih tepat sasaran dalam distribusi BBM bersubsidi. Sekaligus menghindari kebocoran di jalan.
"Jadi ini enggak ada kebocoran, pastikan yang dapat izinnya ini koperasi nelayan di desa setempat agar nelayan dapat solar murah," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Penyaluran Solar Subsidi untuk Nelayan Bakal Lewat Koperasi
Pemerintah bakal menjalankan uji coba penyaluran Solar subsidi ke nelayan lewat koperasi. Pilot project program ini dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah pada 17 September 2022.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, penyaluran Solar subsidi akan diberikan kepada anggota koperasi yang terdata. Bagi para anggota koperasi akan mendapatkan Solar dengan harga Rp 6.800 per liter.
"Harga di nelayan Solar itu tidak Rp 6.800, tapi mereka dapat Rp 7.000 - Rp 10.000 per liter," kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Nantinya koperasi akan membentuk sendiri PertaShop atau POM Bensin khusus untuk nelayan. Pemerintah akan memberikan modal kepada koperasi.
"Koperasi ini nanti dibantu dana LPDP," kata dia.
Modal kerja yang diberikan tersebut tidak hanya untuk penyaluran Solar bersubsidi. Melainkan bisa juga digunakan untuk keperluan lain nelayan.
"Modal kerja koperasi ini bukan hanya untuk Solar saja tetapi keperluan nelayan lainnya," kata dia.
Beri Modal
Tak hanya nelayan, pemerintah akan memberikan modal juga bagi para ibu-ibu nelayan melalui PT Penanaman Modal Madani (PNM). Hanya saja, kata Erick, masalah yang belum bisa terpecahkan mengenai pasar dari hasil produksi.
"Nanti kita dorong buat bikin ekosistemnya, tapi memang yang belum ada solusi ini take over hasil nelayan ini," kata dia.
Rencananya, uji coba penyaluran Solar ke nelayan ini akan dilakukan juga di 6 wilayah lainnya. Antara lain di Lhoknga-Aceh, Indramayu-Jawa Barat, Semarang dan Pekalongan - Jawa Tengah, Deli Serdang- Sumatera Utara, Surabaya - Jawa Timur dan Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat.
"Kalau ini sukses, nanti akan diterapkan di seluruh Indonesia pada bulan Desember," pungkas Erick Thohir.
Advertisement
