Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, menilai tambahan bantuan sosial (bansos) merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Hal itu menambah optimisme untuk memperkuat perekonomian Indonesia ke depannya.
"Kabar baik baik buat kita semuanya, Menteri Keuangan mengumumkan tambahan atau penguatan bantuan sosial. Jadi alih-alih dikurangi bansos ditambah dan diperkuat. Subsidi Rp 502 triliun tetap diberikan, bansos diperkuat kita tambah Rp 24,17 triliun," kata Yustinus, dikutip dari twitternya @prastow, Selasa (30/8/2022).
Advertisement
Adapun Yustinus merinci 3 jenis tambahan bantalan sosial yang diberikan Pemerintah. Diantaranya, pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial, Rp 300 ribu dimulai minggu ini dan Rp 300 ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.
Kedua, yaitu bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Ada anggaran buat pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan akan menerima bantuan subsidi upah senilai Rp 9,6 triliun atau Rp 600 ribu diterimakan satu bulan," kata Yustinus.
Ketiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.
"Dan jangan khawatir buat para tukang ojek, para supir, nelayan yang tidak mendapat skema BLT dan BSU, Pemda akan memberi dukungan melalui alokasi transfer daerah sebesar Rp 2,17 triliun," ujarnya.
Dia menegaskan, hal ini membuktikan wujud Pemerintah mendukung melindungi masyarakat tanpa henti. "Mari terus pastikan APBN tepat sasaran yang berkeadilan untuk masyarakat," ujarnya.
Kemenkeu: Dana Tambahan Bansos Bukan Realokasi Subsidi BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin sebesar Rp 24,17 triliun. Kementerian Keuangan menegaskan anggaran tersebut bukan berasal dari pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang senilai Rp 502,4 triliun.
Sebaliknya, anggaran tersebut berasal dari tambahan yang diminta pada 19 Mei 2022 lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 18,6 triliun yang telah disahkan lewat Perpres No 98 tahun 2022 pada pertengahan tahun ini. Ada juga tambahan anggaran dari anggaran cadangan pemerintah.
"Anggaran yang diberikan ini tambahan dari DPR dan cadangan lainnya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata di komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).
Sebenarnya kata Isa, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp 22 triliun. Sedangkan sisanya Rp 2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Yang kita siapkan Rp 22 triliun sebenarnya dan uangnya sudah ada. Sisanya dari Pemda (Rp 2,17 triliun)," kata dia.
Isa menjelaskan bantuan sosial ini berikan sebagai bagian perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Ini tak lain sebagai dampak konflik global yang berdampak yang mulai dirasakan masyarakat.
"Harga-harga susah naik dan ini perhatian pemerintah. Kenaikan harga pangan ini kan sudah sampai dirasakan masyarakat," kata dia.
Tengah Dibutuhkan
Saat ditanya terkait hubungannya dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Isa tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Dia hanya menyebutkan tambahan bansos ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat.
"(Dengan) ini apakah BBM mau dinaikan atau tidak yang pasti ini jadi kebutuhan untuk membantu rakyat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum menemukan titik terang. Namun Pekan ini pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).
Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp 12,4t triliun," kata dia.