45% Warga Tak Terjamah Air Bersih, PDAM Diusulkan Dapat Subsidi

Bappenas menyatakan proyeksi akses air bersih sebesar 68% yang ditargetkan dalam program MDG takkan tercapai jika tak ada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan jaringan air bersih.

oleh Liputan6 diperbarui 31 Jan 2013, 19:41 WIB

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Deddy S. Priatna menyarankan proyeksi akses air bersih sebesar 68% yang menjadi salah satu target dari Millenium Development Goals (MDGs) akan tercapai bila dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan jaringan air bersih di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, akses air bersih saat ini masih 55% dari target 68% wilayah Indonesia di 2015. Sehingga masih ada kekurangan sebesar 13%. "Ya memang masih di bawah target. Kalau melihat trennya 2010 ke 2011 tercapai hanya 2% naik 3%, jadi memang harus ada percepatan," katanya di Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Dia menerangkan, program percepatan itu bisa direalisasikan dalam bentuk mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kemudahan Pendanaan Perbankan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Perpres ini ada tapi tidak efektif dan PDAM yang jalan baru tiga perusahaan. Itu bisa dipercepat dengan pemberian bunga sama dengan BI rate," imbuhnya.

Lanjut Deddy, kelebihan suku bunga tersebut nantinya bisa dilakukan melalui subsidi dari pemerintah yang menjamin pinjaman hingga 70% terdiri dari 40% pemerintah pusat dan 30% pemerintah daerah (pemda). "Pemda yang mengefektifkan lah, kalau itu bisa jalan, percepatan bisa berhasil," tuturnya.

Di samping itu, dia mengatakan, peningkatan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi daerah-daerah yang tidak memiliki air perpipaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Armida Alisjahbana, menambahkan, pihaknya bersama Dewan Sumber Daya Air Nasional bakal memperkuat dan mengupayakan jaringan irigasi.

"Sebanyak 52% jaringan irigasi yang rusak bakal diperbaiki oleh pemerintah pusat, daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian," ujar dia. (Fik/Shd)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya