BPJS Kejar Target 41 Juta Warga Jatim Terjamin Kesehatannya

Puja menjelaskan, kerja sama yang dilakukan juga turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

oleh Dian KurniawanDiterbitkan 24 Maret 2022, 21:11 WIB
Khofifah bersama Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa saat MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk percepatan JKN. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur melakukan penandatangan MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kegiatan Silahturahmi dan Temu Bisnis Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP).

Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang salah satu isinya mengenai percepatan perluasan kepesertaan program JKN.

“Jumlah Peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Timur saat ini sejumlah 32 juta dari 41 juta jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujar Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, Rabu (23/3/2022).

Puja mengungkapkan, salah segmen kepesertaan yang masih rendah jumlah kepesertaanya terletak di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

"Kerja sama dengan OPOP atau dengan melibatkan pondok pesantren ini diharapkan bisa memperluas jumlah kepesertaan Program JKN-KIS, hingga di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 1000 pondok pesantren," ucapnya.

Selain itu, lanjut Puja, pondok pesantren juga memiliki fasilitas kesehatan (faskes) tersendiri sehingga harapannya akan membantu memenuhi kebutuhan faskes di wilayah Jawa Timur.

“Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung satu berbanding lima ribu peserta," ujarnya.

"Harapan pondok pesantren yang memiliki layanan kesehatan ini dapat meningkatkan standarnya dan bekerja sama dengan kami. Sehingga nantinya akses layanan kesehatan juga bisa lebih mudah,” tambah Puja.

Puja menjelaskan, kerja sama yang dilakukan juga turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Hal ini mengacu pada program pembangunan jangka panjang, diharapkan tahun 2024 cakupan Peserta Program JKN-KIS di Jawa Timur telah mencapai 98 persen," ujarnya.

Jihad Melawan Kemiskinan

Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa membawa dampak positif bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Menurutnya peran OPOP sangat penting dalam peningkatan kualitas kesejahteraan pesantren.

"Seluruh yang tergabung dalam OPOP niatkan ini sebagai dakwah, niatkan ini sebagai penguatan jihad melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan," ucapnya.

Khofifah melanjutkan, ini menjadi menarik OPOP bila bisa memberikan semangat kepada santri-santri untuk menyiapkan program ekonomi dan kesejahteraan di kalangan pesantren.

"Tidak hanya untuk santrinya tapi juga alumninya agar pesantren bisa menjadi mandiri," ujarnya.

Rekomendasi

POPULER

    Berita Terkini Selengkapnya