Jokowi: Kalau Pemindahan IKN Tidak Dieksekusi, Sampai Kapan Pun Tak Terjadi

Jokowi menyatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah ada sejak era Presiden Sukarno pada 1957 silam.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 01 Mar 2022, 12:38 WIB
Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kajian soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah dilakukan sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno pada 1957 silam. Dia pun menyatakan bahwa memang butuh keberanian untuk mengeksekusi pemindahan IKN.

Jokowi menyadari ada risiko terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Namun, kata dia, apabila tidak segera diekesekusi, maka sampai kapan pun pemindahan ibu kota negara tidak akan terjadi.

"Jadi kajiannya (pemindahan IKN) sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tapi kita tahu kita ingin pemerataan, bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," sambungnya.

Dia menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jakarta sudah dicanangkan Presiden Soekarno, namun gagal karena pergolakan politik yang terjadi saat itu. Soekarno kala itu ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kemudian, Presiden kedua RI Soeharto juga berencana memindahkan IKN ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, lagi-lagi rencana ini gagal karena pergolakan pada tahun 1997-1998.

2 dari 3 halaman

Pemerataan Ekonomi

Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Jokowi menjelaskan, pemindahan IKN dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, 57 persen PDB dan perputaran ekonomi berada di Pulau Jawa.

"Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58 persen perputaran itu ada di Jawa sehingga marketnya semua ada di Jawa. Orang pengen kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi ada di sini," jelas Jokowi.

 

3 dari 3 halaman

Pemerataan Infrastruktur dan Populasi

Kawasan calon Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Mayoritas dimiliki Hasyim Djoyohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Dengan dipindahkannya IKN ke luar Pulau Jawa, pemerintah berharap perputaran ekonomi di Indonesia tak hanya fokus di Jakarta saja. Selain itu, pemindahan IKN juga untuk pemerataan infrastruktur.

"Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi (pemindahan IKN)," ucap Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya