Liputan6.com, Kopenhagen - Kerajaan Denmark telah mencabut aturan protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah menyatakan Virus Corona COVID-19 bukan lagi ancaman. Lalu hidup normal.
Penasihat kesehatan pemerintah Denmark, Michael Bang Petersen, menyebut hal ini dibantu oleh fakta tingginya tingkat vaksinasi COVID-19 di negara tersebut. Melalui Twitter, ia menampilkan data bahwa warga Denmark kini lebih khawatir dengan lockdown ketimbang kesehatan mereka.
Baca Juga
Advertisement
"Sebab warga Denmark memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, dan data kami menunjukkan bahwa mereka punya kepercayaan tinggi pada vaksin. 81% dari seluruh populasi telah divaksinasi dan 61% populasi telah mendapatkan vaksin booster. Vaksin tersedia bagi usia 5 tahun ke atas," ujar Petersen, dikutip Rabu (2/2/2022).
Petersen juga menampilkan data bahwa meski kasus di rumah sakit naik dan kematian sedikit mulai naik, akan tetapi jumlah pasien di ICU menurun.
Mayoritas publik lantas mendukung pencabutan restriksi terhadap COVID-19. Hanya 28 persen yang khawatir, tetapi 60 persen lebih mendukung. Ia pun berkata bahwa perlu ada keseimbangan dalam kebijakan.
"Haruskah Denmark menunggu hingga semua kekhawatiran telah dibereskan? Mungkin. Tetapi menunggu tidak gratis. Itu punya biaya dalam hal ekonomi, kesejahteraan diri, dan hak demokrasi. Menyeimbangkan hal tersebut adalah bagian eksplisit dalam strategi Denmark," ujar Petersen.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Haruskah Negara Lain Ikutan?
Petersen memandang bahwa lockdown bisa memicu hilangnya kepercayaan, sehingga bijaksana untuk meringankan kebijakan ketika memungkinkan.
Ia menyebut masyarakat Denmark patuh terhadap prokes yang sebelumnya diterapkan, karena mereka percaya pada pemerintah.
Kini, masyarakat dinilai memahami "harga" dari mencabut prokes, tetapi Petersen menyebut warga tetap termotivasi untuk bertanggung jawab agar lansia dan kelompok berisiko tak terkena COVID-19, meski protokol dicabut.
Terkait apakah negara lain harus mengikuti metode Denmark, Petersen meminta agar pemerintah bisa memahami situasi dahulu.
"Haruskah negaramu juga menyerahkan tanggung jawab ke masyarakat sendiri? Itu tergantung pada epidemi dan preferensi publik," ujar Petersen.
Advertisement
