Liputan6.com, Jakarta - Ahli Epidemiologi Pandu Riono mengkritisi keputusan pemerintah untuk menerapkan pemberlakukan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Pandu mengatakan, mestinya pemerintah tak perlu secara keseluruhan melakukan pengetatan demi merespons potensi lonjakan kasus Covid-19.
"PPKM Level harus sesuai dengan aturan yang ada dan situasi epidemiologi di wilayah masing-masing. Kalau ingin ada pengetatan harus spesifik khusus Nataru," ujar Pandu kepada Liputan6.com, Rabu (24/11/2021).
Pandu menyarankan, pemerintah harusnya menerbitkan aturan pengetatan yang menyasar bidang tertentu saja dan sifatnya sementara hanya merespons libur Natal dan Tahun Baru 2022. Misalnya menarget pengetatan dalam ranah perjalanan orang atau dunia wisata. Bukan malah menerapkan PPKM Level 3 pada semua daerah yang jelas memiliki lingkup bidang yang holistik.
Baca Juga
Advertisement
"Aturan khusus menyangkut persyaratan perjalanan, wisata, kumpul saja," jelas dia.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Imbas Kekhawatiran Berlebihan
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/11/2021), Pandu menulis bahwa para ahli yang selama ini mendamping Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberi masukan dalam penanganan pandemi Covid-19 juga tak sepakat dengan pemberlakuan PPKM Level 3 di seluruh wilayah itu. Pandu bilang, keputusan itu muncul hanya imbas dari kekhawatiran berlebih dari pemerintah saja.
"Para Ahli dari UI, UGM, dan UNAIR yg selama ini membantu Pak Luhut dan Pak Budi Sadikin sepakat tidak perlu ada Kebijakan Peningkatan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia hanya sekedar adanya kecemasan yg berlebihan thd ancaman lonjakan kasus yg tinggi," tulis Pandu.
Advertisement
