Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Memperlambat Izin Investasi

Jokowi meminta kepala daerah tidak memperlambat izin investasi yang masuk ke wilayahnya.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 15 Apr 2021, 10:43 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pernyataan tentang impor beras di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (26/3/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah tidak memperlambat izin investasi yang masuk ke wilayahnya.

Dia menekankan kepala daerah harus memberikan dukungan penuh kepada setiap investasi baru.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu 14 April 2021. Setidaknya, ada 114 petahana dan 255 kepala daerah baru yang hadir dalam acara ini.

"Kalau di BKPM (Badan Koordinasi Penanamam Modal) sekarang sangat cepat sekali, yang namanya izin-izin sangat cepat sekali. Daerah juga sama baik provinsi, kabupaten maupun kota, jangan memperlambat yang namanya izin invetasi," kata Jokowi dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).

Menurut dia, investasi baru dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sehingga, memperlambat izin investasi sama saja dengan memperlambat penciptaan lapangan kerja yang ada di provinsi, kabupaten maupun kota.

Selain itu, Jokowi mengatakan memperlambat izin investasi turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, kunci pertumbuhan ekonomi nasional berada pada agregat pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kalau ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat artinya juga ekonomi nasional juga tidak akan meningkat. Hati-hati mengenai ini. Karena yang namanya APBD, APBN itu enggak mungkin naik secara signifikan," jelasnya.

"Oleh sebab itu, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ekspor. Oleh sebab itu, saya betul-betul ingin menekankan mengenai investasi ini," sambung Jokowi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Beri Pendapatan Negara

Jokowi menyampaikan investasi juga memberikan pendapatan kepada negara dan daerah. Sebab, dari investasi itulah pemerintah dapat menarik pajak dan retribusi.

Dia mengungkapkan bahwa sebanyak 76 persen pendapatan negara berasal dari pajak. Dengan adanya investasi baru pendirian perusahaan, pabrik, dan industri, maka negara dapat memungut pajak lebih besar.

"Oleh sebab itu, berikan dukungan penuh kepada dunia usaha yg ingin investasi atau yg sudah ada untuk bs kembali segera bangkit. Ini penting sekali saya sampaikan," kata Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya