Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menambah jumlah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun di 2021. Untuk segmen kesehatan, anggarannya naik 178 persen menjadi Rp 176,3 triliun dari Rp 63,51 triliun.
"Awalnya, kita hanya mengalokasikan sekitar Rp 300 triliun di 2021. Waktu itu kita sangat optimis vaksinasi bisa dilakukan di akhir 2020, cuma ternyata proses uji klinik dan segala macam memang masih harus dilakukan. Ini akhirnya mengalami perubahan sehingga kita eskalasi," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir dalam webinar Infobank, Rabu (24/2/2021).
Advertisement
Lanjut Hidayat, dana untuk dukungan usaha naik 5 persen dibanding 2020 guna mendukung jump start ekonomi. Dana insentif usaha melonjak Rp 53,86 triliun dari Rp 56,12 triliun.
Kemudian, dana untuk dukungan UMKM dan korporasi naik menjadi Rp 186,81 triliun dari Rp 173,17 triliun.
Sementara untuk program daya beli dan penciptaan lapangan kerja turun 2 persen dibanding tahun 2020.
Program perlindungan sosial turun menjadi Rp 157,41 triliun dari anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 220,39 triliun. Dan untuk program prioritas naik dari Rp 66,59 triliun menjadi Rp 125,06 triliun di tahun 2021.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Naik Lagi, Anggaran PEN 2021 Nyaris Tembus Rp 700 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menaikkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun di 2021. Anggaran ini meningkat dari sebelumnya sebesarRp688,33 triliun yang diusulkan pada pertengahan Februari kemarin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kenaikan alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi. Khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini.
"Kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama front loading yaitu di kuartal I, terutama Januari-Februari dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret," kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (23/2).
Salah satu fokus anggaran PEN adalah perlindungan sosial melalui program bantuan sosial (bansos). Sri Mulyani berharap realisasi bansos yang mulai disalurkan sejak awal tahun mampu menjaga daya beli masyarakat 40 persen terbawah.
"Untuk bansos yang melonjak karena tahun lalu kuartal I belum ada bansos covid, ini tambahan kemudian juga untuk kesehatan yang kita harapkan akan akselerasi pada bulan Februari-Maret," jelas dia.
Anggaran PEN 2021 terdiri dari kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun.
Bendahara Negara itu menyebut, dukungan UMKM, korporasi, hingga program prioritas diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain pemerintah juga tetap memberikan insentif perpajakan.
"Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary, extra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari covid," jelas dia.
Advertisement
