Liputan6.com, Istanbul - Pemerintah Turki menyatakan siap untuk menormalisasi hubungan dengan Prancis meskipun ketegangan bilateral terus berlanjut atas beberapa masalah.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu pada hari Kamis (7 Januari 2021).
Advertisement
Dilansir AFP, Jumat (8/1/2021), Cavusoglu mengatakan bahwa ia telah melakukan "percakapan telepon yang sangat konstruktif" dengan mitranya dari Prancis, Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri Jean-Yves Le Drian.
"Kami sepakat bahwa kami harus mengerjakan peta jalan untuk menormalisasi hubungan," kata Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Portugis, Augusto Santos Silva di Lisbon.
Sementara itu, Portugal baru saja mengambil alih kepresidenan bergilir Uni Eropa.
"Jika Prancis tulus," Turki siap untuk menormalisasi hubungan", tegas Cavusoglu.
Ucapan Cavusoglu sangat berbeda dengan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Desember 2020.
Saksikan Video Berikut Ini:
Ketegangan Kedua Negara di Mediterania Timur Hingga Wilayah Nagorno-Karabakh
Diketahui bahwa Turki terlibat dalam serangkaian sengketa dengan Prancis dan mitra Uni eropa-nya, mulai dari ketegangan di Mediterania Timur hingga wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.
Perselisihan juga telah meningkat ke tingkat baru dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu dikarenakan Prancis yang telah bergerak untuk menindak ekstremisme Islam setelah beberapa serangan di wilayahnya.
Sebelumnya, pada Desember 2020, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebutkan dirinya berharap Prancis akan menyingkirkan Presiden Emmanuel Macron secepat mungkin.
"Macron adalah masalah bagi Prancis. Dengan Macron, Prancis melewati periode yang sangat, sangat berbahaya," sebut Presiden Erdogan.
Namun pada Kamis (7 Januari 2021), Cavusoglu mengatakan Prancis dan Turki telah mengerjakan "rencana aksi" untuk menormalkan hubungan bilateral.
Ditambahkannya, hubungan dengan 27 negara Uni Eropa secara keseluruhan akan mendapat manfaat dari "suasana yang lebih baik".
Pada pertemuan puncak mereka pada Desember 2020, para pemimpin Uni Eropa memutuskan untuk menyusun daftar target Turki untuk sanksi sebagai tanggapan atas prospek gas Ankara di perairan Yunani dan Siprus.
Advertisement
