Polres Lamongan Bentuk Tim Khusus Antisipasi Judi Botoh Saat Pilkada 2020

Kapolres Lamongan AKBP Harun menuturkan, telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi ada ajang perjudian di Pemilihan Bupati (Pilbup) Lamongan.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Okt 2020, 23:00 WIB
Ilustrasi - TPS di wilayah rawan bencana alam di Jatiuhur Desa Padangjaya Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, pada Pilkada Cilacap 2017. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta - Polres Lamongan mengantisipasi judi botoh (taruhan) saat pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup) Lamongan pada 9 Desember 2020.

Kapolres Lamongan AKBP Harun menuturkan, telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi ada ajang perjudian di Pemilihan Bupati (Pilbup) Lamongan, Jawa Timur.

"Semua terkait dengan segala hal pelanggaran Pilbup, kita sudah membentuk satu tim. Tidak hanya money politik saja, tapi juga termasuk judi botoh dan pelanggaran-pelanggaran lainnya," tutur Kapolres Lamongan AKBP Harun, Senin (26/10/2020), seperti dikutip dari Times Indonesia.

Kapolres Lamongan AKBP Harun mengatakan biasanya judi botoh ini berlangsung saat menjelang pelaksanaan Pilkada.

Namun, timnya saat ini belum mendapati tren judi botoh masuk pada perhelatan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.

"Apalagi nanti pada saat mendekati hari H, sudah pasti tim khusus dibawah kendali Kasatreskrim tersebut akan lebih intensif memantau adanya judi botoh Pilbup," ujar dia.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

2 dari 2 halaman

Bentuk Tim Gakumdu

Meski demikian, ia menjelaskan, untuk menjerat pelaku judi botoh tidak mudah karena harus memenuhi beberapa unsur-unsur perjudian. "Harus ada barang bukti dan saksi. Jangan sampai hanya asumsi saja," kata dia.

Tak hanya itu, dia juga mengaku, pihaknya dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan bekerja sama KPU dan Bawaslu Kabupaten Lamongan membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilbup.

"Sejak awal kita sudah membentuk tim namanya Gakumdu (penegakan hukum terpadu). Tidak hanya kepolisian saja, kejaksaan juga ikut tergabung di dalamnya," ujar dia.

 

Simak berita menarik lainnya dari Times Indonesia di sini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya