Liputan6.com, Gorontalo - Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan penanganan Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan diserahkan langsung Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, usai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah se-Gorontalo, Rabu (7/10/2020).
Bantuan yang diserahkan berupa dua unit ventilator serta PCR, RNA dan VTM masing-masing 2.000 test. Ada juga bantuan APD sebanyaik 15 ribu unit, masker N95 10 ribu dan masker kain sebanyak 500 ribu.
Baca Juga
Advertisement
“Daftar bantuannya saya nggak hapal, tadi ada catatannya saat diserahkan. Semoga ini bisa membantu pemerintah untuk penanganan Covid-19 di daerah,” ujar Doni saat diwawancara Liputan6.com.
Selain itu Doni Monardo, memuji penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Menurutnya penanganan covid-19 di Gorontalo sudah cukup bagus, angka kesembuhan termasuk paling tinggi, dan angka kematian cukup relatif masih bisa ditekan.
"Apabila pasien Covid-19 dalam kondisi ringan jangan sampai masuk status sedang atau berat nah ini harus bisa ditekan nanti,” ucap Doni.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Keberadaan Covid-19
Selain menyoroti angka pasien positif Covid-19, Ketua Satgas Nasional Covid-19 itu juga menyoroti tingginya ketidakpercayaan warga terkait dengan penularan virus mematikan ini.
Doni menilai, angka ketidakpercayaan warga di Gorontalo relatif rendah hanya 16,56 persen dibandingkan dengan Maluku di angka 29,18 persen dan Sulut 27,66 persen. Namun begitu, ini merupakan tantangan lantaran masih banyak masyarakat yang menganggap Covid-19 ini tidak berbahaya dan tidak mungkin terpapar.
"Gorontalo berada di posisi 15 dari bawah, artinya berada pada posisi lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain,” ucapnya.
Ia berpesan agar pemerintah di Gorontalo lebih mengoptimalkan peran masyarakat di berbagai lapisan. Menurutnya pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh kunci di tingkat RT/RW untuk mengedukasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan.
“Saya berharap keterlibatan masyarakat dioptimalkan sampai ke tingkat RT/RW. Pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan dalam penanganan kesehatan,” dia menegaskan.
Advertisement
