Liputan6.com, Jakarta - Wacana kolaborasi Perpusnas dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai bagian dari paket wisata literasi di daerah, disambut baik kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, anggota Komisi X Ledia Hanifah Amalia mengatakan, kolaborasi antara Perpusnas dan Kemenparekraf bisa dikembangkan, terutama untuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa.
"Jadi, spektrum pemanfaatan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan tetapi bisa menjadi wisata edukatif yang dilengkapi sajian menarik," jelasnya.
Baca Juga
Advertisement
Terkait usulan itu, Syarif menyetujui dan akan pengembangan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tempat wisata sejarah yang edukatif.
"Saat ini kami tengah menyusun folklore dari 10 tujuan wisata yang ditetapkan Kemenparekraf sebagai upaya mendorong peningkatan pariwisata melalui kearifan lokal, termasuk penerbitan tokoh-tokoh biografi nasional dari kemerdekaan," ungkap Syarif Bando.
Hal lain yang didorong adalah perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Perpusnas diminta perlu juga memprioritaskan kebutuhan disana yang sangat terbatas dalam mengakses informasi dan layanan perpustakaan. Termasuk penyediaan bahan bacaan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi masyarakatnya. Dari paparan yang disampaikan, Perpusnas bahkan telah menyiapkan alokasi peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga perpustakaan ribuan orang dengan anggaran Rp1 miliar lebih.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR-RI lainnya, Adrianus Asia Sidot mengatakan, dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan, Perpusnas harus mampu memaksimalkan perannya dalam mengatasi rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat.
"Banyak perguruan tinggi swasta yang berada di daerah 3T yang masih kekurangan bahan bacaan, tenaga perpustakaan yang minim, dan keterbatasan sarana penunjang TIK, seperti yang dialami di Kalimantan Barat," lanjut Adrianus.
Menanggapi yang disampaikan, Kepala Perpusnas akan mengajak perguruan tinggi yang berada di daerah 3T untuk gabung dan menjadi bagian dari komunitas Indonesaia OneSearch (IOS).
"Hingga saat ini Perpusnas sudah terjalin konektivitas IOS dengan 1.350 perpustakaan, termasuk perguruan tinggi. Namun, untuk perpustakaan sekolah diakui masih belum optimal, karena keterbatasan IT," kata Syarif Bando.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Menanti Kolaborasi
Komisi X DPR RI sendiri telah menyetujui pengajuan pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2021 senilai Rp675.539.800.000. Dalam agenda tunggal penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Komisi X juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang akan dilaksanakan Perpusnas dan menugaskan Badan Anggaran (Banggar) untuk memperjuangkannya.
Dalam RDP yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Selasa, (22/9/2020) lalu, Komisi X akan mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Perpusnas pada 2021.
"Besaran anggaran yang diterima Perpustakaan Nasional memang sangat terbatas. Padahal, jika dilihat dari peran dan tanggung jawab Perpusnas cukup berat, yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Namun, efektivitas dan efisiensi anggaran perlu diperhatikan agar tepat sasaran. Pengawasan juga diperketat agar penyelewengan bisa ditekan sekecil mungkin," ujar Adrianus.
Senada dengan Adrianus, Andreas Hugo Pareira meminta meski anggaran masih jauh dari harapan, Perpusnas diharapkan bisa lebih kreatif menggunakan anggaran. "Pastikan setiap output dan outcome-nya berdampak pada peningkatan indeks literasi," ujarnya.
Andreas menyarakan keterbatasan anggaran Perpusnas bisa disiasati dengan mengajak kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mensinergikan sejumlah program-program strategis.
"Perpusnas jangan berjalan sendiri. Kami yakin pendidikan akan maju jika didukung perpustakaan yang memadai terutama di daerah. Jika di tempat lain masyarakat begitu mudah mengakses perpustakaan secara online, maka ini perlu dikembangkan. Perpusnas bisa menggandeng Kominfo sehingga semua informasi bisa terintegrasi," tambah Andreas Hugo.
Advertisement
