Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kalangan mengingatkan gerakan boikot produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel jangan sampai salah sasaran.
Pasalnya, jika tidak terarah langkah tersebut justru berisiko menimbulkan kerugian baru bagi pekerja, perusahaan nasional, dan perekenomian Indonesia.
Advertisement
Peringatan ini disampaikan mengingat gelombang ajakan boikot masih terus bergema di ranah publik dan sosial media, ditengah semangat solidaritas untuk Palestina. Hal ini seperti disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat.
"Aksi boikot yang tidak berdasar akan merugikan perekonomian yang bisa berimbas negatif terhadap tenaga kerja dan buruh. Meski merupakan ekspresi aspirasi masyarakat yang sah, namun jika tidak dikelola dengan baik, aksi boikot bisa memperburuk kondisi, terutama bagi pekerja," ujar Mirah, melalui keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Dia mengingatkan, gerakan ini bisa saja menekan penjualan dan membuat perusahaan mengambil langkah efisiensi, yang ujung-ujungnya berisiko pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jadi, meskipun tujuannya baik perlu dipikirkan dampaknya agar tidak justru merugikan pekerja dan perekonomian nasional," kata Mirah. M
enurut dia, sejauh ini penurunan daya beli menjadi penyebab utama peningkatan PHK oleh perusahaan. Namun, kata Mirah, ada faktor lain yang turut berperan, seperti pelemahan ekspor akibat kondisi global, ketidakpastian investasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
"Disaat yang sama, gerakan boikot tanpa dasar yang jelas juga menjadi faktor yang turut memperparah situasi. Padahal, pemerintah saat ini tengah gencar menciptakan lapangan kerja baru termasuk yang baru diluncurkan beberapa hari lalu, Paket Kebijakan Ekonomi yang memberi insentif ketenagakerjaan dan diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan," papar Mirah.
Fokus Pemerintah Saat Ini
Mirah menyebut, tahun ini, pemerintah fokus kepada delapan program untuk mendorong percepatan berbagai program prioritas.
"Gerakan boikot yang salah sasaran menjadi kontraproduktif terhadap upaya tersebut," tandas Mirah.
Hal senada disampaikan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian Eman Suryaman. Dia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran.
"Semangat solidaritas jangan sampai justru menimbulkan kerugian baru, terutama bagi perusahaan publik lokal yang mayoritas sahamnya dimiliki masyarakat Indonesia," ucap Eman.
Dia mengingatkan, maraknya informasi kampanye boikot di media sosial perlu disikapi dengan hati-hati. Eman menekankan, boikot terhadap perusahaan publik hanya karena sebagian kecil sahamnya dimiliki investor asing tidaklah tepat.
"Dimedia sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Hal yang seperti ini tidak tepat," kata Eman.
Daftar Produk Harus Diolah Lagi
Eman menjabarkan, data Bursa Efek Indonesia mencatat, hingga 15 September 2025 terdapat 954 perusahaan publik di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kata dia, sebagian besar emiten merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dan investor domestik.
"Gerakan boikot Israel secara tepat sasaran memang tidak mudah. Namun, dengan literasi yang kuat, sikap kritis, dan konsistensi umat, aksi ini bisa tetap menjadi senjata damai melawan kezaliman dan solidaritas nyata bagi Palestina," pungkas Eman.
Ia pun meminta masyarakat untuk cermat dan mendasarkan gerakannya dengan data dan informasi dari lembaga yang kredibel.
Sementara itu, tokoh Muda Nahdlatul Ulama Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) dalam sejumlah kesempatan juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk cermat dalam gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS).
"Sebab, marak informasi yang tidak benar beredar di media sosial atau masyarakat. Sumber-sumber yang beredar di masyarakat tidak menyebutkan secara rinci alasan produk yang harus diboikot tersebut. Hal itu membuat akurasi informasinya dapat dipertanyakan," terang Gus Nadir.
Dosen Melbourne University Australia ini menjelaskan di media sosial, daftar produk yang ada dari berbagai sumber bisa diolah sebelum dipublikasi oleh si pemilik akun.
"Jangan sampai boikot salah sasaran. Konteks global pun menegaskan urgensi ketepatan sasaran," terang Gus Nadir.
Pada pertengahan Juli 2025 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis daftar 48 perusahaan global yang terbukti terlibat dalam aksi pendudukan Israel dan genosida di Gaza.
"Laporan tersebut mengungkap peran sejumlah korporasi yang berkontribusi dalam mendukung pelanggaran HAM berat di Palestina," kata dia.
"Menariknya, meski banyak perusahaan yang disebut, sejumlah merek yang selama ini kerap menjadi sasaran utama boikot di Indonesia terutama di sektor Food and Beverage (F&B) justru tidak masuk dalam daftar tersebut," tutup Gus Nadir.