Liputan6.com, Jakarta Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terkait kinerja pemerintah di masa pandemi covid-19. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati urutan pertama menteri Jokowi dengan kinerja terbaik dengan dukungan 12.8% persen responden.
"Tentu saja ini presepsi, ini bukan analisa kualitatif. Ini presepsi yang tentu saja ada bias popularitasnya,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survey bertajuk "Trend 3 bulan kondisi politik, ekonomi dan hukum pada masa pandemic covid-19", Rabu (22/7/2020).
Advertisement
Yunarto menjelaskan, di urutan kedua ditempati Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan dukungan 11.5% dan ketiga adalah Menteri BUMN Erick Thohir dengan perolehan 5.8%.
Selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud Md berada di peringkat keempat dengan dukungan sebesar 4.6% dan Menteri PUPR berada di peringkat kelima 4.2%.
Pada urutan keenam dan ketujuh masing-masing diisi oleh Tito Karnavian (Mendagri) dengan dukungan 2.6% dan Juliari Batubara (Mensos) 2.2% dan kedelapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan perolehan 2.0.
"Kebanyakan nama-nama yang muncul adalah yang memiliki tingkat pengenalan (awareness) yang tinggi atau pos kementeriannya mendapatkan sorotan media di saat situasi pandemi Covid-19," jelas Yunarto.
Muncul Nama Susi Pudjiastuti
Selain nama-nama ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan justru masuk dalam dalam dukungan public sebaga menteri berkinerja baik meski sudah tidak menteri lagi. Hal ini dikarenakan dalam survey ini responden tidak disodorkan nama melainkan diberi pertanyaan secara terbuka.
"Ini pertanyaan terbuka ya. Ada keluar nama Susi Pundjiastuti karena ini pertanyaan spontan, gak semua bisa menyebutkan nama tapi ada beberapa menyebutkan nama menterinya," jelas dia.
Survei digelar pada 6-12 Juli 2020 melalui wawancara telepon dan melibatkan 2000 responden. Metode survei adalah simple random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Kriteria responden minimal 17 tahun atau memenuhi syarat menjadi pemilih di pemilu.
Advertisement
