Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, melaporkan realisasi anggaran di lingkungan kementeriannya hingga per 14 Juli 2020 sudah mencapai 63,42 persen. Angka itu setara dengan Rp66,24 triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 104,4 triliun.
"Dari Rp104,4 triliun realisasi penyerapan di Kemensos per 14 Juli sudah sekitar Rp66,2 triliun atau 63,4 persen," kata dia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7).
Advertisement
Adapun dari realisasi tersebut, untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk Sekretariat Jenderal Kemensos sudah mencapai Rp133 miliar. Kemudian untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemensos mencapai Rp15 miliar.
Selain itu, program kerja lain melalui pemberdayaan sosial sudah mencapai Rp100 miliar, rehabilitasi sosial Rp395 miliar, perlindungan dan jaminan sosial Rp26,6 triliun, penanganan fakir miskin Rp38,8 triliun serta pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan dan penyuluhan sosial Rp129 miliar.
Dia berharap realisasi anggaran hingga semester II-2020 dapat mencapai 97,38 persen secara keseluruhan. Tentunya ini bisa direalisasi apabila didukung melalui koordinasi yang baik oleh teman-teman pemerintah daerah.
"Dan proposis kita sampai akhir semester II minimal 97,38 pesen penyerapan," kata dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Realisasi Penyerapan Anggaran Kemensos Sudah Capai 63,42 Persen
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembiayaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Update DTKS ini diperlukan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.
"Kita masih butuh dana Rp1,3 triliun total untuk proses verifikasi dan validasi DTKS, agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota. DTKS ini digunakan sumber bansos," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR-RI di Komplek Parlemen, Rabu (1/7).
Menurutnya update DTKS diyakini dapat membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Sebab DTKS lama yang berisi 97,3 juta data individu masih menjadi rujukan sejumlah kementerian/lembaga untuk menetapkan calon penerima berbagai program penanganan kemiskinan.
Sementara anggaran yang tersedia saat ini dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos 2021 untuk update DTKS sebesar Rp425 miliar terlampau kecil.
Mengingat nilai anggaran tersebut hanya menjangkau update DTKS bagi 12.430.000 ribu individu di 32 provinsi.
Advertisement
