Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaporkan perkembangan terkait pendanaan dan pencairan Pilkada 2020.
Plt Dirjen Bina Keuda, Mochammad Ardian mengatakan, sekitar Rp 15 triliun anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPUD, Bawaslu, dan pengamanan, sudah disalurkan Rp 10,4 triliun.
Advertisement
"Realisasi sebesar Rp 10,4 triliun atau 69,45 persen. Sisa pencairan telah mencapai Rp 4,6 triliun atau 30,55 persen," kata Ardian soal dana pilkada, Rabu (15/7/2020).
Adapun rinciannya, untuk KPUD sudah tersalurkan Rp 7,5 triliun; Bawaslu Rp 2,4 triliun, dan pengamanan Rp 434 miliar.
Ardian pun merinci sudah 140 daerah yang sudah 100 persen menyalurkan dananya untuk Pilkada 2020 ke KPUD. Untuk provinsi ada 4 yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat, serta 136 Kabupaten/Kota.
"137 Daerah yang telah transfer 100 persen ke Bawaslu, termasuk 5 provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan 132 Kabupaten/Kota," tutur Ardian.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
100 Persen
Sementara, ada 42 daerah sudah menyalurkan dana 100 persen untuk keamanan. Dia merinci, 2 adalah Provinsi Jambi, dan Kalimantan Tengah dan 40 kabupaten/kota.
Menurut Ardian, pihaknya akan selalu memantau penyaluran dana tersebut.
"Kemendagri memiliki data real time setiap hari isi kas daerah," pungkas Ardian.
Advertisement
