Liputan6.com, Jakarta: Rencana pendeklarasian kemerdekaan Papua 1 Desember mendatang di Jayapura, Irianjaya, dibatalkan. Pembatalan itu dilakukan karena kondisi rakyat setempat dan infrastruktur dinilai tak siap menghadapi konsekuensi yang akan terjadi, seperti pemberlakuan darurat sipil. Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiueluai, saat Rapat Pleno Presidium Dewan Papua di Hotel Sriwijaya, Jakarta, Sabtu (25/11) malam.
Dikatakan Theys, melihat kondisi riil seperti itu, Dewan Papua memilih mencanangkan Papua sebagai daerah damai pada tanggal tersebut. Selain itu, kata Theys, Dewan Papua mengecam sikap pemerintah yang dinilai tak peduli terhadap aspirasi rakyat Papua. Kendati demikian, Theys berharap pemerintah mau berdialog damai dan menuruti tuntutan mereka.
Theys mengaku, untuk berdialog dengan pemerintah, Dewan Papua telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk bertemu. Kendati demikian, ia mengaku, hingga kini, baik Presiden maupun Wakil Presiden belum dapat memenuhi permohonan tersebut.(AWD/Chadijah Mastura dan Anto Susanto)
Dikatakan Theys, melihat kondisi riil seperti itu, Dewan Papua memilih mencanangkan Papua sebagai daerah damai pada tanggal tersebut. Selain itu, kata Theys, Dewan Papua mengecam sikap pemerintah yang dinilai tak peduli terhadap aspirasi rakyat Papua. Kendati demikian, Theys berharap pemerintah mau berdialog damai dan menuruti tuntutan mereka.
Theys mengaku, untuk berdialog dengan pemerintah, Dewan Papua telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk bertemu. Kendati demikian, ia mengaku, hingga kini, baik Presiden maupun Wakil Presiden belum dapat memenuhi permohonan tersebut.(AWD/Chadijah Mastura dan Anto Susanto)