Liputan6.com, Jakarta - Marahnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat sidang kabinet paripurna 18 Juni lalu ternyata masih menjadi bahan gunjingan di DPR, khususnya di Komisi VIII.
Adalah Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN Ali Taher yang menyinggung hal tersebut, saat ingin mengomentari pemaparan para menteri yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Advertisement
Adapun Menteri yang hadir yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Sedangkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diwakili dirjennya.
"Hari ini saya bersyukur jarang-jarang tiga menteri datang begini Pak, terimakasih ini. Mungkin karena Pak Presiden kemarin marah-marah, semua datang," kata Ali berseloroh yang sontak membuat tertawa anggota Komisi VIII DPR lainnya, Rabu (1/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Ali memuji apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi kepada para pembantunya.
"Tetapi itu bagian dari effort juga, niat para pemimpin bangsa ini untuk memperbaiki nasib anak bangsa dari waktu ke waktu kita apresiasi," katanya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Soroti Data Kemensos
Dia mengakui, persoalan data selama ini selalu menjadi masalah. "Selama ini terlalu banyak data secara parsial sehingga susah sekali mengukurnya," sebut Ali.
Dia pun mengusulkan agar pejabat yang mengurusi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menjadi pejabat eselon I di kementerian terkait.
"Menurut saya Pak Mensos, Itu Pusdatin harus menjadi eselon I dan harus menjadi pusat data nasional. Selama saya hampir dua setengah periode, saya merasa data BPS itu terlalu politis, ketimbang data fungsional yang dibutuhkan. Presidennya mau segera, pokoknya miskin kasih segera, lewatin batas-batas birokratis dan itu sebagian sudah dikerjakan oleh Kemensos, terimakasih," pungkasnya.
Advertisement
