Jokowi: Ada 3 Opsi Terkait UN 2020

Jokowi menjelaskan nantinya keputusan tersebut harus ada prinsip. Jangan sampai merugikan hak 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 24 Mar 2020, 11:21 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa virus Corona (Covid-19) sangat menganggu proses pendidikan di Indonesia, khususnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020. Menurut dia, ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN 2020.

Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera memutuskan apakah UN 2020 tetap dilaksanakan atau ditunda. Dia menyatakan ada tiga opsi yang dapat dipilih saat ini.

"Harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih, apakah UN ini tetap dilaksanakan, yang pertama. Yang kedua apakah UN ditunda waktunya atau yang ketiga ditiadakan sama sekali," jelas Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (24/3/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar pilihan-pilihan tersebut segera diputuskan. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN 2020.

"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan," kata Jokowi.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan untuk melindungi siswa dari Covid-19.

"Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati bahwa pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan untuk melindungi siswa dari Covid-19," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

2 dari 2 halaman

Tak Ada Lockdown

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan alasan melarang melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Menurut dia, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda.

"Kemudian ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, kedisplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada gubernur se-Indonesia melalui video conference, Selasa (24/3/2020).

Dia mengaku telah melakukan kalkulasi dan analisis yang matang terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown. Hasilnya, Jokowi menilai menjaga jarak antarmanusia adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia.

"Kebijakannya seperti apa semua dari Kemenlu dari Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari. Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing, menjaga jarak aman," jelas dia.

"Kalau itu bisa kita lakukan saya yakin kita bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini," sambung Jokowi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya