Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 penyelidikan kasus dugaan korupsi. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut hal itu adalah wewenang KPK. Dia yakin KPK punya sejumlah pertimbangan sebelum menghentikannya.
"Itu wewenang dia. Jadi tanya ke KPK saja, mungkin ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, saya tidak tahu,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (21/2/2020).
Advertisement
Dia menyatakan KPK bukan anak buah MenkoPolhukam. KPK adalah lembaga independen. Oleh karena itu, dia tidak mau berkomentar.
"Menko Polhukam itu bukan atasannya KPK ya, jadi saya ndak tahu. Pertama saya tak tahu apa saja kasusnya, kedua saya KPK bukan bawahan Menko Polhukam. Katanya disuru independen kan. Jadi kita ndak ikut campur saja. Saya ndak tahu juga mau komentar apa, silakan saja," jelasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Penjelasan KPK
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa 36 kasus dihentikan pengusutannya oleh KPK diyakini tidak mengandung dugaan tindak pidana korupsi. Dia juga meyakini, jika 36 kasus tersebut tak diputuskan berhenti pengusutannya maka berpotensi disalahgunakan.
"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," tegas Firli saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2020).
Advertisement
