Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menko Perekonomian, Chairul Tanjung membeberkan tantangan yang akan dihadapi Kementerian BUMN ke depan. Sebagai badan usaha yang unik, menurut CT, BUMN harus bisa seimbang dari sisi ekonomi dan sisi ideologi.
"Tantangannya BUMN agent of development, jadi tentu BUMN harus untung untuk memberikan kontribusi yang cukup baik untuk APBN. Tapi di lain itu BUMN juga punya fungsi untuk mendevelop artinya mengembangkan potensi-potensi yang belum berkembang," ujarnya usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga
Advertisement
CT menambahkan, mengembangkan potensi tersebut maksudnya BUMN bisa bergerak di tengah situasi ekonomi yang ada dengan baik, selain berfungsi menjalankan public service obligation (kewajiban pelayanan publik).
Untuk menghadapi tantangan tersebut, butuh sinergi yang kuat bukan hanya dari tiap-tiap BUMN, namun juga dari perusahaan swasta. Ekonomi Indonesia dibangun dengan kerjasama perusahaan BUMN dan swasta, yang dinamakan Indonesia Incorporated.
"Sehingga nanti diperbesar kalau selama ini sinergi BUMN jadi sinergi Indonesia," ujarnya.
Dari sisi sinergi BUMN sendiri, CT menilai tidak akan ada kesulitan yang berarti jika tiap perusahaan memiliki visi yang sama. Harus tertanam prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dan sikap profesionalisme.
"Kita kan punya masalah besar, situasi global sedang tidak baik, kalau nggak kompak bersama ya susah, kompak aja belum tentu menang, apalagi nggak kompak," tutupnya.
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jurus Erick Thohir Cegah Korupsi di BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah membuat sejumlah langkah, untuk mencegah praktik korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Upaya mencegah praktik korupsi di BUMN dengan menegakkan tata kelola perusahaan yang baik dengan serius, sehingga tidak hanya menjadi pernyataan saja.
"Saya sudah buat statement. Satu kita ini harus Good Corporate Governance (CGC), jangan hanya statement. Tapi yang benar-benar harus dikerjakan sehari-hari," kata dia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).
Erick juga akan mengubah peraturan yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi Menteri BUMN.
"Itu mungkin ada Peraturan Menteri yang harus saya ubah, salah satunya karena memang Presiden juga sudah bicara," tutur dia.
Erick mengaku sedang melakukan evaluasi peraturan menteri yang tumpang tindih. Targetnya, dalam waktu satu bulan peraturan yang tumpang tindih akan diselaraskan.
"Dalam waktu satu bulan dan ini sedang kita periksa Peraturan Menteri apa yang menghambat," tandasnya.
Baca Juga
Advertisement
