JK: Pemerintah Efektif Harus Ada Check and Balance

Terkait sinyal bergabungnya partai ke koalisi Jokowi, JK menyinggung masih ada PKS yang tetap menjadi oposisi.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Okt 2019, 13:24 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah) saat memberi keterangan usai melihat kondisi terakhir Menko Polhukam Wiranto yang dirawat di RSPAD, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Jusuf Kalla datang melihat kondisi Wiranto yang dirawat pasca peristiwa penusukan di Banten. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Jelang pelantikan dan pengumuman kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejumlah partai politik yang berseberangan saat Pilpres 2019 mulai merapat untuk masuk di jajaran menteri. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau menanggapi banyak mengenai hal tersebut.

Dia pun mengatakan, di dalam pemerintahan, seharusnya ada pihak yang mengkritik.

"Suatu pemerintah efektif harus ada check and balance. Jadi bagaimanapun walaupun kecil tetap ada check and balance," kata JK di Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

Terkait sinyal bergabungnya partai ke koalisi Jokowi, JK menyinggung masih ada PKS yang tetap menjadi oposisi. Namun dia menegaskan tidak bisa memberi komentar banyak karena tidak terlibat dalam pembahasan koalisi.

"Tunggu aja deh. Saya tidak ingin memberikan komentar banyak soal koalisi soalnya saya tidak dalam arus itu," ucap JK.

Sebelumnya beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang dua ketua umum partai politik ke istana kepresidenan, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan tersebut, kata Jokowi membahas terkait koalisi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Prabowo Rajin Sowan

Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan tersebut mereka membahas permasalahan bangsa dan koalisi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Partai Gerindra mulai merapat ke koalisi pemerintahan. Diawali dengan pertemuan antara sang Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat 11 Oktober 2019.

Presiden Jokowi mengatakan, ada pembicaraan soal masalah koalisi. Tapi belum final.

Tiga hari kemudian, Prabowo bersama para petinggi Gerindra menuju daerah Kebayoran Lama, Jakarta untuk sowan ke kediaman pemimpin Partai Nasdem, Surya Paloh.

Dalam pertemuan Gerindra dengan Nasdem tersebut, baik Prabowo maupun Surya, seakan sudah seiya sekata. Dengan dalih atas kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau suasana batin, sama saja apa yang dikatakan Mas Prabowo, itulah yang terbaik," kata Surya Paloh, Minggu 13 Oktober 2019.

Keesokan harinya, mantan Danjen Kopassus itu kembali menuju parpol yang sudah sejalan dengan Jokowi sejak 2014 lalu, PKB. Bertatap muka dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Prabowo melempar senyum.

Prabowo juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya