Kominfo Minta Warganet Tak Terpancing Kabar Hoaks soal Penusukan Wiranto

Liputan6.com, Jakarta - Setelah terjadinya kasus penusukan terhadap Menkopulhukam Wiranto yang diduga dilakukan oleh terduga teroris, banyak teori berkembang di media sosial. Bahkan, ada saja warganet yang menganggap bahwa peristiwa itu hanya rekayasa belaka.

Hal ini disesalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo meminta, masyarakat untuk berfikir logis dan tidak terpancing isu-isu negatif yang berkembang serta tidak ikut memanaskan situasi di media sosial.

"Pada saat inilah nalar kita dituntut untuk kritis. (Beredar informasi) penusukan Pak Wiranto dianggap skenario, action saja. Bagaimana mungkin ditusuk dengan pisau dianggap hanya action. Jangan sampai kita ditumpulkan oleh informasi sesat di media sosial,” tegas Widodo dalam keterangannya, Senin (14/10/2019).

Menurut Widodo, informasi-informasi yang beredar terkait peristiwa tersebut sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat heboh masyarakat Indonesia.

Ia mengimbau, masyarakat untuk mempercayai informasi atau rilis resmi yang dikeluarkan pemerintah terkait perkembangan kasus penusukan terhadap Wiranto.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan, perkembangan media di era post truth, fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik karena lebih kuat emosi dan keyakinan pribadi.

Fakta-fakta kemudian bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya oleh publik. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial menjadi target fenomena Post-Truth baik untuk tujuan ekonomi maupun kepentingan politik.

Fenomena ini, menurutnya yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia terutama arus media sosial yang paling mempengaruhi kadar obyektifitas publik.

"Di zaman ini, kita punya tantangan untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus kritis dan logis terhadap arus informasi. Sebagai humas pemerintah, Direktorat Jenderal IKP berkewajiban memberikan meluruskan informasi yang salah agar tidak menimbulkan konflik," tutupnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: