Media Qatar hingga China Soroti Pidato Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Media resmi pemerintah China, Xinhua News Agency mewartakan dalam portal daringnya soal bagaimana Presiden Indonesia Joko Widodo mengusulkan rencananya untuk merelokasi ibu kota ke Pulau Kalimantan.

Proposal pemindahan ibu kota itu disampaikan "selama pidatonya di parlemen untuk memperingati peringatan 74 tahun kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu," lapor Xinhua dikutip Sabtu. 

"Dengan meminta berkah dari Tuhan, dengan ini saya meminta izin Anda untuk memindahkan ibukota nasional kami ke Pulau Kalimantan," lanjut media Negeri Tirai Bambu itu mengutip pernyataan Jokowi. Menurut Xinhua, relokasi disebut oleh presiden RI "bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan ekonomi."

Dua media yang berbasis di Singapura yakni Channel News Asia (CNA) dan The Straits Times turut mewartakan. CNA melaporkan, Jowomi telah secara resmi mengusulkan kepada parlemen tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Sebuah ibu kota bukan hanya simbol identitas nasional, tetapi juga representasi dari kemajuan bangsa. Ini untuk realisasi kesetaraan ekonomi dan keadilan," tulis CNA dalam portal daringnya, mengutip kalimat Jokowi.

Sementara The Straits Times mengatakan, "Presiden Joko Widodo menyurutkan keraguan tentang apakah Indonesia serius memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan."

"Parlemen harus mengesahkan undang-undang sebagai dasar hukum untuk merealisasikan rencana Presiden untuk langkah tersebut," lapor The Straits Times yang ditulis oleh korespondennya di Jakarta, Wahyudi Soeriaatmadja.

Sementara itu, portal daring dari surat kabar Malaysia The Star tak ingin ketinggalan. Media itu mewartakan, Presiden RI telah mengusulkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, namun tetap membiarkan warga Indonesia menebak-nebak lokasi mana tepatnya.

"Presiden Joko Widodo menyarankan sebuah ibuk ota baru di Kalimantan... di pulau itu bersama dengan Malaysia dan Brunei, dalam pidatonya di parlemen," lapor The Star.

Media itu juga menceritakan tur Jokowi ke Kalimantan pada bulan Mei yang menyurvei situs-situs potensial.

Media Negeri Sakura, The Japan News juga mewartkan pidato Jokowi tersebut. 

"Presiden Indonesia pada hari Jumat memohon dukungan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta yang penuh sesak... dan tercemar, dalam pidato nasional tahunan untuk menandai peringatan 74 tahun kemerdekaan." lapor The Japan News.

Media itu menyerukan pesan Jokowi, di mana ibu kota tidak hanya "simbol identitas nasional" tetapi juga representasi dari kemajuannya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh media Taiwan, Taipei News. Portal daringnya mengatakan, Jokowi telah mengusulkan pemindahan ibu kota yang berpenduduk 10 juta orang ke Kalimantan.

Taipei News mengatakan, Jokowi tidak memberikan perincian yang lebih tentang Kalimantan mana yang akan dipilih. Pulau Borneo itu disebut Taipei News sebagai situs yang tepat dari ibu kota baru "di wilayah yang dikenal dengan hutan hujan, tambang batu bara, orangutan dan rumah bagi lebih dari 16 juta orang."

Outlet pemberitaan daring yang bermarkas di Selandia Baru, Newshub melakukan hal serupa. Newshub menyebut Jokowi sebagai presiden yang akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada Oktober, telah menyarankan sebuah ibu kota baru di Kalimantan.

Pada bagian selanjutnya, media Selandia Baru itu membandingkan keadaan Kalimantan dengan Pulau Jawa. Menurutnya, relatif lebih sedikit bencana seperti gempa bumi, banjir, dan gunung berapi.

Media yang berbasis di Doha-Qatar juga melakukan hal senada. Al Jazeera telah mewartakan Jokowi mengajukan usul pemindahan ibu kota di muka parlemen "sebelum negara itu merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-74."

Aljazeera menyebut beberapa hal yang sudah menjadi masalah bagi penduduk ibu kota Jakarta. Di antaranya adalah sampah serta kemacetan. Permasalahan terakhir ini "diperkirakan menelan biaya ekonomi $ 6,5 miliar setahun."

"Memperbaiki infrastruktur yang tidak memadai di negara berpenduduk 260 juta itu merupakan kebijakan tanda tangan Widodo yang membantunya memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan awal bulan ini," lapor Al Jazeera.