Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, berharap siapapun Gubernur Jakarta yang terpilih nanti, diminta memperhatikan para pengusaha Ibu Kota.
"Kita ingin gubernur terpilih nanti yang betul-betul pro-usaha dan bisnis. Yang memahami betul bahwa Jakarta tidak memiliki resources, tambang, dan sebagainya. Murni penghasilan dari sektor jasa," ujar Sarman usai diskusi bertema "Gubernur DKI Jakarta dan Harapan Pengusaha" di Gedung Persada, Jakarta, Selasa (24/4).
Menurut Sarman, Jakarta sebagai kota yang bergerak pada sektor jasa, tentu kepala pemerintahannya harus mendukung pada dunia usaha. Dirinya berharap gubernur terpilih nanti dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha. "Kita ambil contoh, kalau ada peraturan-peraturan daerah selama ini kan kita kurang dilibatkan," cetusnya.
Padahal, lanjut Sarman, peraturan daerah pada pelaksanaanya langsung bersentuhan dengan dunia usaha. Katakanlah peraturan baru-baru ini soal kenaikan pajak, atau undang-undang gangguan.
"Itu kan bersentuhan langsung dengan dunia usaha. Selama ini kan kita tak pernah dilibatkan, diskusi. Pemerintah daerah kan yang memiliki otoritas, membuat peraturan, dan sebagainya. Akan tetapi mereka kan tidak memahami berjalanya proses ekonomi, yang tahu kan pengusaha," paparnya.
Untuk itu ke depan Sarman berharap gubernur akan lebih bersinergi dengan para pengusaha agar ekonomi Jakarta yang memiliki pertumbuhan ekonomi 6,7 dan inflasi yang bagus, dapat dipertahankan dan ditingkatkan.(ALI/IAN)
"Kita ingin gubernur terpilih nanti yang betul-betul pro-usaha dan bisnis. Yang memahami betul bahwa Jakarta tidak memiliki resources, tambang, dan sebagainya. Murni penghasilan dari sektor jasa," ujar Sarman usai diskusi bertema "Gubernur DKI Jakarta dan Harapan Pengusaha" di Gedung Persada, Jakarta, Selasa (24/4).
Menurut Sarman, Jakarta sebagai kota yang bergerak pada sektor jasa, tentu kepala pemerintahannya harus mendukung pada dunia usaha. Dirinya berharap gubernur terpilih nanti dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha. "Kita ambil contoh, kalau ada peraturan-peraturan daerah selama ini kan kita kurang dilibatkan," cetusnya.
Padahal, lanjut Sarman, peraturan daerah pada pelaksanaanya langsung bersentuhan dengan dunia usaha. Katakanlah peraturan baru-baru ini soal kenaikan pajak, atau undang-undang gangguan.
"Itu kan bersentuhan langsung dengan dunia usaha. Selama ini kan kita tak pernah dilibatkan, diskusi. Pemerintah daerah kan yang memiliki otoritas, membuat peraturan, dan sebagainya. Akan tetapi mereka kan tidak memahami berjalanya proses ekonomi, yang tahu kan pengusaha," paparnya.
Untuk itu ke depan Sarman berharap gubernur akan lebih bersinergi dengan para pengusaha agar ekonomi Jakarta yang memiliki pertumbuhan ekonomi 6,7 dan inflasi yang bagus, dapat dipertahankan dan ditingkatkan.(ALI/IAN)