Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak akan masuk dalam struktur TKN. Sebab, struktur TKN tidak mungkin ditambah lagi.
"Memang tidak ada juga istilah masuk TKN. Karena struktur TKN itu sudah fix. Tidak mungkin ditambah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Advertisement
Menurut Arsul, justru kemungkinan anggota TKN akan berkurang karena alasan beberapa berhalangan tetap. Dia pun mencontohkan posisi Abdul Kadir Karding yang tidak lagi menjabat sebagai Sekjen PKB tetapi menjabat sebagai Wakil Ketua TKN dan tidak bisa digantikan.
"Contoh misalnya Pak Karding menjadi wakil ketua TKN karena beliau Sekjen PKB. kemudian sudah didaftarkan. Kemudian Pak Karding diganti sebagai Sekjen PKB. Maka kan Pak Hanif tidak terdaftar sebagai TKN. Itu contohnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK) juga menolak jika Ahok jadi bagian TKN. Dia menegaskan agar mantan Gubernur DKIJakarta tidak bergabung dan dimasukan dalam struktur TKN.
"Kalau aku sebagai dewan pengarah, jangan!" tegas JK di Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/2/2019).
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Alasan JK
JK menjelaskan, mengapa Ahok tidak perlu masuk TKN. Menurut dia, jika Ahok masuk pemilih akan mengingat kesalahannya yang terdahulu dengan label 'penista agama'. Dia menilai hal tersebut dapat menggurangi suara Jokowi.
"Alasannya tadi, berakibat lagi orang mengingat oh, ini Pak Jokowi didukung oleh penista agama, kan bahaya itu. Bisa mengurangi suara lagi. Apa saya bilang, apa saya bilang," kata JK.
Karena itu, JK meminta agar Ahok tenang saja. Sebab pemilu akan berjalan dua bulan lagi.
"Jadi ya lebih baik ya tenang, tenang. Pemilu dua bulan lagi dan efeknya tidak akan banyak," kata JK.
JK juga menjelaskan bergabungnya Ahok jadi kader PDIP kemungkinan akan menambah dan kemungkinan akan tergerus suaranya.
Advertisement
