Jurus Jokowi Hapus Kerugian Rp 65 Triliun Gara-Gara Macet

Presiden Jokowi menyatakan kemacetan lalu lintas di Jabodetabek dapat diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi.

oleh Agustina MelaniDiterbitkan 09 Januari 2019, 12:45 WIB
Kereta mass rapid transit (MRT) terparkir di depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (28/8). Progres konstruksi moda transportasi MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI kini mencapai hampir 96 persen. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Integrasi moda transportasi antara lain mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), kereta bandara dan Trans Jakarta diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.

Oleh karena itu, kerugian kemacetan di Jakarta dan sekitarnya yang mencapai Rp 65 triliun dapat hilang sehingga bisa menjadi barang.

Dalam akun instagram @Jokowi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kalau berdasarkan hitungan Bappenas, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya telah menimbulkan kerugian materi hingga Rp 65 triliun setiap tahun.

Jokowi menulis, hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, kemacetan lalu lintas di Jabodetabek dapat diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi.

"Jadi kalau nanti MRT dan LRT sudah jadi, kereta bandara sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat didorong untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal," tulis Jokowi, seperti dikutip pada Rabu (9/1/2019).

Ia menambahkan, mobil-mobil yang selama ini ada di jalanan bisa berkurang secara besar-besaran. "Agar Rp 65 triliun yang hilang setiap tahun itu bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota saja," tulis dia.

Untuk mengatasi kemacetan tersebut, Jokowi juga menggelar rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek, dengan mengundang di antaranya Gubernur DKI, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Jokowi juga menyebutkan sejumlah masalah untuk mengelola manajemen transportasi. Salah satunya seperti pengelolaan jalan raya.

"Misalnya terjadi tumpang tindih kewenangan. Sebagai gambaran, jalan di Jabodetabek ini ada yang jadi kewenangan Kementerian PU, Provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat. Pengelolaannya belum terpadu sehingga urusan pemeliharaan jalannya sering banyak yang saing menunggu," tulis Jokowi.

Selain itu, pembangunan modal transportasi massal saat ini digalakkan. Jokowi mengharapkkan moda transportasi tersebut terintegrasi satu dengan lainnya.

"Pembangunannya memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi," tulis dia.

 

MRT Tangerang Mulai Dibangun pada 2020

Penampakan mini information center Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (4/1). MRT Jakarta akan beroperasi Maret 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya,  Rute Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) direncanakan diperpanjang hingga ke Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Kerjasama dengan kota penyangga Ibu Kota menjadi modal agar masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya pun sudah melakukan pembicaraan baik dengan Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Dia mengatakan dari perbincangan dengan pihak MRT, diketahui bahwa proses pembangunan akan direncanakan mulai pada 2020.

"Mudah-mudahan 2020 sudah dimulai proses groundbreaking. Kemarin saya tanya 'Pak kapan bangunnya?'. Pokoknya target maksimal 2020. Jawabannya itu," kata Airin, saat ditemui, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurut dia, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan alias feasibility study oleh pihak MRT. Diharapkan proses studi tersebut dapat berjalan lancar sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai target.

"Mudah-mudahan sekarang sudah dalam pra FS dan FS. Kita akan tunggu dari PT MRT yang lakukan pra FS dan FS. BPTJ sudah membolehkan, meminta untuk menggunakan LRT. Kita diskusi dengan Pak Bambang, silakan mau gunakan MRT atau LRT. Alhamdulillah sudah diperbolehkan oleh BPTJ sehingga FS sudah dilakukan," tandasnya.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya