Liputan6.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai tindakan pejabat daerah yang ikut unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Hal tersebut diutarakan Priyo menanggapi ancaman Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menganggap aksi para pejabat itu tidak produktif.
"Tidak perlu Mendagri mengancam apalagi dengan pemecatan segala, bisa kontraprduktif," kata Priyo di Jakarta, Rabu (28/3).
Menurut Priyo, menteri cukup mengedarkan surat edaran dengan maklumat yang jelas dan ditujukan kepada wali kota atau bupati di seluruh Indonesia. Sebab, ada etika pemerintahan yang harus dijalankan para pejabat daerah. "Ketika sudah disumpah maka harus tunduk dengan pemerintahan," katanya.
Oleh karena itu, kata Priyo, seandainya ada pejabat daerah yang ingin menyampaikan aspirasi rakyatnya, sebaiknya tidak perlu menggunakan lambang daerah masing-masing.(APY/ULF)
"Tidak perlu Mendagri mengancam apalagi dengan pemecatan segala, bisa kontraprduktif," kata Priyo di Jakarta, Rabu (28/3).
Menurut Priyo, menteri cukup mengedarkan surat edaran dengan maklumat yang jelas dan ditujukan kepada wali kota atau bupati di seluruh Indonesia. Sebab, ada etika pemerintahan yang harus dijalankan para pejabat daerah. "Ketika sudah disumpah maka harus tunduk dengan pemerintahan," katanya.
Oleh karena itu, kata Priyo, seandainya ada pejabat daerah yang ingin menyampaikan aspirasi rakyatnya, sebaiknya tidak perlu menggunakan lambang daerah masing-masing.(APY/ULF)
