Liputan6.com, Jakarta - PDIP menggelar kegiatan Focus Group Discussion bertemakan Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia. Dalam ajang itu, PDIP memberikan masukan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, khususnya terkait sektor maritim.
"Tentu saja, karena PDI Perjuangan sebagai pilar pendukung Pak Jokowi-Ma'ruf, di bawah kami harus menyampaikan gagasan-gagasan yang konkret yang nanti terintegrasi dengan kebijakan pemerintah," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Advertisement
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPP PDIP Bidang Maritim Rokhmin Dahuri dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara.
Selain itu, juga terlihat sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Baubau, Bupati Pulau Buru, Wakil Bupati Bengkalis, Bupati Halmahera Barat, Bupati Rokan Hilir, Wali Kota Tidore, Wali Kota Bandarlampung.
Hasto yang mewakili Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelaskan, bangsa Indonesia dahulu dikenal sebagai bangsa maritim. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah menguasai lautan hingga bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Indonesia masa kini. Orientasi kemaritiman itu lalu menghilang di era sebelum Presiden Jokowi.
Setelah 71 tahun merdeka, lanjut dia, Jokowi muncul sebagai pemimpin yang menetapkan visi Poros Maritim Dunia yang masuk ke Nawacita.
"Karena itulah nanti FDG ini memberikan masukan kepada tim visi misi Jokowi terhadap agenda-agenda prioritas di bidang kelautan tersebut," ungkap Hasto.
Dikatakannya, arah PDIP adalah mempertajam bagaimana ideologi Pancasila dibumikan melalui visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Sebab itu, para kepala daerah yang diusung PDIP diwajibkan bekerja mendukung program Poros Maritim Dunia.
Saksikan video menarik berikut ini:
Program Kerja Nyata
"PDIP mengambil inisiatif kepala daerah di daerah pesisir diwajibkan untuk menjalankan upaya pemberdayaan nelayan melalui budidaya kelautan dan lainnya," tukas Hasto.
Sementara Rokhmin Dahuri menyatakan, melalui diskusi ini pihaknya akan merumuskan program kerja nyata yang bisa dilakukan hingga Maret tahun depan. Tujuannya mem-back up dan mem-boosting program kemaritiman Jokowi-KH Maruf Amin.
Sejauh ini, kata Rokhmin, setidaknya sudah ada 11 poin yang sudah diinventarisasi sebagai hal yang harus dikerjakan di bidang kemaritiman. Dimana salah satunya, peningkatan kesejahteraan nelayan.
Di mana, kata dia, meliputi kemudahan perizinan usaha tangkap ikan, pembentukan koperasi nelayan untuk sarana produksi murah serta untuk pengolahan hingga pemasaran produk nelayan.
"Lalu memikirkan mata pencaharian nelayan ketika masa paceklik ikan, mengusahakan rumah dan perumahan berkualitas yang murah, dan memberikan pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan," pungkas Rokhmin.
Advertisement
