Bappenas Gelar Indonesia Climate Change Trust Fund 2018

Satuan kerja Indonesia Climate Change Trus Fund (ICCTF) membantu pendanaan program pengembangan masyarakat berbasiskan iklim.

oleh Merdeka.comDiterbitkan 31 Juli 2018, 13:00 WIB
Suasana kawasan Bundaran HI sebelum lampu dipadamkan saat peringatan Earth Hour 2018 di Jakarta, Sabtu (24/3). Earth Hour dilakukan untuk efisiensi energi yang berdampak pada penanggulangan perubahan iklim. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund menyelenggarakan 'ICCTF day 2018'. Acara ini merupakan yang pertama sejak Satker ini dibentuk 2010 silam.

Untuk diketahui, Satker ICCTF membantu pendanaan program pengembangan masyarakat yang berbasis perubahan iklim, seperti mitigasi berbasis lahan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan blue carbon.

Sekretaris Jenderal Kementerian PPN, Gellwynn Jusuf mengatakan, acara ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam menangani perubahan iklim.

"Komitmen itu kita tindaklanjuti melalui implementasi kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif," ujar dia di Kementerian Bappenas, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Acara ini diharapkan dapat menjadi ajang sosialisasi penanganan perubahan iklim yang sudah dilakukan di berbagai daerah di seluruh Tanah Air. 

"Sebagai integrator, Bappenas berperan penting untuk memastikan tindak lanjut komitmen tersebut. Untuk memobilisasi semua bentuk dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun nonpemerintah," tandasnya.

Sejak 2010, ICCTF telah mendanai 76 kegiatan mitigasi berbasis lahan, adaptasi perubahan iklim, dan energi. Kegiatan yang dilakukan termasuk peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

 

Bappenas Dorong Pemakaian Listrik hingga Energi Terbarukan di Indonesia

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berdialog dengan Chairman Singapore Institue of International Affairs Simon Tay, dalam acara 5th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources, Singapura, Jumat (18/05). (Liputan6.com/HO/Bappenas)

Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, salah satu masalah yang paling mendesak bagi Indonesia adalah membawa akses universal ke listrik untuk penduduk Indonesia.

Terutama yang berada di daerah pedesaan terpencil di seluruh nusantara. Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan pemaparan dalam Focus Group Discussion, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.

"Tujuan kami adalah untuk mencapai hampir 100 persen elektrifikasi rumah tangga pada akhir rencana pembangunan lima tahun saat ini, yang juga memprioritaskan untuk mengembangkan daerah pinggiran kami yang disebut sebagai membangun dari pinggiran," kata Bambang.

Bappenas juga mendorong perluasan akses energi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan integrasi nasional dari sektor transportasi dan manufaktur.

Hal ini selain menyediakan rumah tangga dengan listrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga domestik. Dia menuturkan, hal itu merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini.

"Tentu saja, kami ingin perkembangan ekonomi ini menjadi berkelanjutan secara sosial dan lingkungan, berdasarkan paradigma inklusif, pertumbuhan hijau,” ujar Bambang.

"Itulah sebabnya Indonesia telah menetapkan target yang ambisius, tidak hanya untuk meningkatkan akses ke listrik tetapi juga untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam keseluruhan bauran energi nasional dari 8,4 persen saat ini menjadi 23 persen," tambah dia.

Bappenas juga berusaha mendorong meningkatkan efisiensi energi di daerah perkotaan. Hal itu termasuk melalui skema limbah ke energi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya