Kontraktor: Banyak Proyek Abaikan Audit Daya Tahan Konstruksi

Gapensi meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 13 Feb 2018, 17:46 WIB
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (26/1). Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengatakan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi di Indonesia masih sangat rendah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta serius melakukan audit daya tahan konstruksi.

Sekjen Gapensi H. Andi Rukman Karumpa mengatakan, berdasarkan kajian Gapensi, sebagian besar pelaksana proyek mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar.

"Jadi rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa,” ucap Andi kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Andi mengatakan, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting. Sebab audit ini bertujuan menguji sejauh mana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana.

“Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi?” ucap dia.

Dikatakannya, Bank Dunia sudah merekomendasikan, dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017, bahwa setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.

Selain diperluas, audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan. Terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah ring of fire yang memiliki peluang bencana alam yang sangat tinggi.

”Kita lihat kemarin ada gempa lagi di Jakarta. Sedangkan audit bangunan-bangunan di Jakarta sangat minim,” imbuh Andi.

 

2 dari 2 halaman

Agresif Bangun Infrastruktur

Seorang pekerja berjalan di atas bangunan gedung yang dalam tahap penyelesaian di Jakarta, Jumat (26/1). Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi saat ini di bawah 10% atau hanya 720.000 dari 8,10 juta tenaga kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK paling agresif selama republik berdiri. Hanya dalam hampir empat tahun Jokowi-JK mampu membangun hampir 15 kali panjang infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya.

Gencarnya pembangunan tersebut tidak boleh diperlambat hanya karena satu atau dua insiden. Sebab program tersebut telah direspons positif oleh dunia usaha baik investasi nasional dan asing.

Tercatat, terjadi kenaikan minat investasi asing di Indonesia mencapai rata-rata 23 persen, pascapemerintah membangun infrastruktur yang masif dan merata di hampir seluruh Indonesia.

Hanya saja, Gapensi meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur. “Perlu diperluas ke uji kekuatan, keamanan, dan keselamatan infrastruktur secara rutin,” papar dia.

Sebagaimana diketahui, dunia konstruksi Indonesia kembali dirundung masalah. Belum lama ini crane proyek double-double track kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur ambruk saat petugas tengah menaikkan bantalan rel. Kecelakaan kerja di proyek konstruksi beberapa kali terjadi dalam waktu yang berdekatan. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya