Liputan6.com, Jakarta: Mantan Koordinator Kelompok Kerja Rancangan Undang-undang Intelijen Muhammad AS Hikam mengatakan intelijen di Indonesia perlu diawasi. Hikam khawatir intelijen cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan.
"Sejak kemerdekaan hingga sekarang, intelejen diatur dalam perpres (peraturan presiden). Jangan sampai intelijen jadi alat kekuasaan," kata Hikam dalam sebuah diskusi bertemakan 'Mengkritik RUU Intelegen' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/3).
Agar tidak dijadikan alat kekuasaan, aktivitas intelijen harus didampingi penegak hukum seperti kepolisian. Hikam yakin RUU Intelejen mampu memajukan bangsa dan mempertahankan keamanan negara.
"Penyadapan dan penangkapan memang harus diawasi penegak hukum, seperti agensi di Australia," terangnya.(WIL/MEL)
"Sejak kemerdekaan hingga sekarang, intelejen diatur dalam perpres (peraturan presiden). Jangan sampai intelijen jadi alat kekuasaan," kata Hikam dalam sebuah diskusi bertemakan 'Mengkritik RUU Intelegen' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/3).
Agar tidak dijadikan alat kekuasaan, aktivitas intelijen harus didampingi penegak hukum seperti kepolisian. Hikam yakin RUU Intelejen mampu memajukan bangsa dan mempertahankan keamanan negara.
"Penyadapan dan penangkapan memang harus diawasi penegak hukum, seperti agensi di Australia," terangnya.(WIL/MEL)
