Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Bidang Politik yang berstatus non-aktif, Puan Maharani turut hadir saat verifikasi faktual partainya, Senin sore.
Kedatangan Puan yang juga seorang Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, menghembuskan kabar dia akan aktif lagi di kepengurusan PDIP.
Advertisement
Namun, hal tersebut ditampik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, kedatangan Puan dalam rangka memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan untuk keperluan verfikasi faktual parpol.
"Perlu mengingat, Mbak Puan sebagai tokoh perempuan yang memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan," ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 29 Januari 2018.
Kendati begitu, Hasto tidak menampik jika kedepannya Puan Maharani diminta aktif kembali, maka dia tidak akan menolak.
Ia menuturkan, partainya tetap menyerahkan segala pilihan kepada Presiden Jokowi sebagai pemangku keputusan. Jika pun rangkap jabatan, hal tersebut dianggapnya semata-mata untuk sekedar konsolidasi politik saja.
"Sekiranya Presiden memberikan kesempatan untuk merangkap jabatan, maka Mbak Puan menyatakan siap," tuturnya.
Menurutnya, bukan suatu yang aneh jika Puan Maharani menghadiri kegiatan parpol. Ia menganggap, status yang ada pada Puan merupakan suatu yang melekat dan akan dibawa kemanapun oleh politisi PDIP tersebut.
Penuhi Aspek Legalitas
Hasto pun menyatakan, Puan masih memenuhi aspek legalitas untuk hadir di sana. Dia menganggap, rangkap jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem demokrasi dan tidak perlu ditabukan.
Politisi PDIP ini memberi contoh, banyak pejabat di luar negeri yang juga melakukan rangkap jabatan. Menurutnya, hal tersebut justru dapat memperkuat pemerintahan yang ada.
"Ketum partai merangkap menteri, menteri merangkap ketum, itu akan memperkuat pemerintahan yang ada, hal biasa yang terjadi dalam demokrasi kita," ujar Hasto.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
