Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebuah negara akan hancur karena korupsi. Teori ini, kata dia, sudah banyak dibuktikan di beberapa negara, baik di kawasan Amerika Selatan maupun Afrika.
Hal ini diungkapkannya, saat menutup acara Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Adapun acara ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
"Pada zaman modern banyak negara-negara yang gagal karena korupsi. Venezuela contohnya, Argentina yang ribut ataupun negara di Afrika. Banyak negara gagal karena korupsi, membawa lari harta negaranya," ucap Jusuf Kalla di lokasi, Selasa (12/12/2017).
Jika bangsa Indonesia ingin maju dan tak menjadi negara gagal, ucap dia, haruslah menjaga agar tidak terjadi korupsi.
"Karena itulah, berbagai upaya telah dijalankan sejak tahun 50-an. Ada Komisi Pak Hatta, kemudian sampai sekarang ada KPK. Semuanya dengan tekad, kita semua memberantas perilaku korupsi," ujar pria yang akrab disapa JK itu.
Namun, dia menyadari, hal tersebut masih sangat sulit diterapkan. Pasalnya, masih banyak terjadi korupsi, baik itu di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Semua lembaga bahkan terkena penyakit tersebut.
Meski demikian, dia meminta warga negara Indonesia tidak pesimistis. Dia meyakini korupsi di Tanah Air menurun.
"Saya yakin bahwa korupsi ini menurun, dalam artian jumlah dan kolektivitasnya. Tapi karena media begitu hebatnya, seorang yang korupsi berbulan-bulan diberitakan. Sehingga seakan-akan Indonesia ini korup, padahal satu orang saja. Jadi, kita tidak perlu pesimistis terus-menurus walaupun banyak kejadian," ujar Jusuf Kalla.
Indeks Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memaparkan data indeks persepsi korupsi (IPK) Transparency Internasional Indonesia (TII) se-Asean pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-22.
Pada penjelasannya, Agus mengatakan IPK Indonesia berada di peringkat ke-3 se-Asean. Indonesia masih kalah dibanding dengan Kamboja yang mendudui peringkat pertama.
"Peringkat 1 diduduki Kamboja, kemudian disusul oleh Myanmar. Sedangkan Singapura tidak masuk perhitungan karena lembaga antirasuah negara itu telah berdiri sejak lama, yakni tahun 1952," ujar Agus Rahardjo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta (11/12/2017).
Namun demikian, Agus menilai capaian Indonesia tersebut merupakan suatu tren positif. Terlebih saat ini KPK bersama Polri dan Kejaksaan Agung terus bersinergi dalam memerangi korupsi.
"Kita harus ucapkan syukur kalau kita nanti bisa bergerak bersama-sama karena dalam korupsi ini KPK dan motornya pemerintah, rakyat indonesia bantu mengawasi semua aparat negara," ujar Agus.
Advertisement
Jokowi Geram
Presiden Jokowi heran masih banyak pejabat di Indonesia yang tertangkap melakukan korupsi. Padahal, kata dia, sudah banyak contoh pejabat yang tertangkap oleh KPK.
"Yang mengherankan dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada," jelas Jokowi.
Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif memberantas korupsi. Jokowi mencatat sejak 2004 hingga 2017, ada 12 gubernur yang tersangkut kasus korupsi.
"Ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru 2, DPR, DPRD, saya tidak ngitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," ucap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menuturkan, pencegahan korupsi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius.
"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi sistem pemerintahan pelayanan administasi semua harus dibenahi termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan," terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
