Riset Dampak Negatif Teknologi, ADB Kucurkan US$ 750 Ribu ke RI

Teknologi disruptif membawa sejumlah risiko bagi Indonesia dalam bentuk berkurangnya pekerjaan di sektor tertentu.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 11 Des 2017, 18:31 WIB
Delegasi Asian Development Bank (ADB) tiba ‎di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2). Pembiayaan dari $740 juta per tahun pada periode 2010-2014, menjadi hingga $2 milliar per tahun, atau $10 milliar pada lima tahun ke depan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) akan menyalurkan US$ 750 ribu kepada Indonesia sebagai bentuk dukungan pengetahuan dan bantuan teknis guna mempelajari dampak teknologi disruptif terhadap prospek pembangunan di Indonesia.

Dalam keterangan tertulis ADB, Senin (11/12/2017), dijelaskan potensi manfaat ekonomi digital bagi Indonesia diperkirakan akan cukup besar. Hal ini menimbang Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia.

Berbagai indikator seperti lalu lintas internet, pendapatan dari layanan komputasi awan, dan sistem terkait (internet of things) tumbuh pesat. Aplikasi pemesanan transportasi online seperti Grab dan Go-Jek tak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga memberikan penghasilan dan fasilitas lain seperti asuransi kesehatan dan akses pada perbankan yang lebih baik, jika dibandingkan dengan penyedia layanan tradisional.

Meskipun demikian, teknologi disruptif juga membawa sejumlah risiko bagi Indonesia dalam bentuk berkurangnya pekerjaan di sektor tertentu dan potensi naiknya ketimpangan.

"Dukungan teknis ADB akan membantu memetakan dampak teknologi disruptif terhadap Indonesia ekonomi, baik secara agregat maupun di tingkat sektoral,” ujar Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia Winfried Wicklein.

Dia mengatakan, bantuan ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi. Di sisi lain, juga untuk membantu mengelola risiko teknologi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Go Digital

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengembagkan 2020 Go Digital Vision yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara perekonomian digital terbesar di ASEAN pada 2020. Hal itu ditempuh dengan kebijakan ekonomi ke-14 yang diluncurkan tahun lalu mencakup peta jalan untuk mendorong e-commerce.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai program untuk mendorong teknologi finansial (fintech) dan teknologi lainnya sebagai bagian dari upayanya menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.

"Indonesia berada di persimpangan perubahan teknologi global,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

Dia mengatakan, pemahaman yang baik terkait perkembangan teknologi sangat penting. Hal itu supaya kebijakan yang diambil pemerintah lebih tepat.

"Pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang berkembang cepat ini amatlah esensial, agar kebijakan dan investasi pendukung yang tepat dapat diambil," ujar dia.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya