Pariwisata Jadi Primadona Baru Ekonomi Jokowi-JK

Pariwisata, Primadona Baru Ekonomi Jokowi-JK

oleh Cahyu diperbarui 18 Okt 2017, 14:54 WIB
Pariwisata, Primadona Baru Ekonomi Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta Energi positif terpancar dalam suasana paparan Kinerja Tiga Tahun Sektor Pariwisata Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), di Kantor Staf Presiden Jakarta, Selasa (17/10/2017). Capaian pertumbuhan sektor pariwisata menunjukkan angka yang mengesankan. Sektor pariwisata betul-betul menjadi primadona perekonomian bangsa ke depan.

Bahkan, sumbangan devisa dan penyerapan tenaga kerja dari sektor ini meningkat signifikan. Reputasi Wonderful Indonesia di pentas dunia pun melejit dan memancarkan optimisme. Paparan yang disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya itu bertajuk "Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas untuk Menunjang Pemerataan."

"Pariwisata sudah dilirik sebagai primadona baru bagi perekonomian bangsa karena pertumbuhannya yang sangat bagus," ujar Arief.

Ia pun menyebutkan beberapa hal yang menandakan bahwa pariwisata bakal semakin maju. Pertama, capaian pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air, yang selama tiga tahun ini menunjukkan grafik menanjak.

“Bahkan capaian Januari-Agustus 2017 ini, data terbaru naik 25,68%,” ucap Arief.

Dibandingkan dengan pertumbuhan regional ASEAN yang sebesar 7 persen, maka Indonesia naik 3,5 kali lipat dari rata-rata Asia Tenggara. Begitu juga bila bandingkan dengan pertumbuhan wisatawan dunia, yang bertumbuh 6,4 persen.

“Kita naik 4 kali lipat dari rata-rata dunia,” kata Arief.

Jika dilihat sejak 2014, maka angka kenaikan itu cukup mengagumkan. Pada 2014 jumlah wisman sebesar 9,3 juta, lalu pada 2015 naik menjadi 10,4 juta, kemudian menembus angka 12 juta pada, dan pada 2017 sampai bulan Agustus sudah tercatat 9,2 juta orang.

Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) juga naik tajam. Pada Agustus 2017, angkanya sudah menembus 200 juta pergerakan, dari proyeksi 180,5 juta wisatawan. Pada 2016, dari proyeksi 260 juta terlampaui hingga 264 juta, sedangkan pada 2015 juga melebihi target, dari 255 juta tercapai 256 juta.

Kedua, lanjut Arief, indeks daya saing Pariwisata Indonesia naik fantastis. Dari peringkat 70 dunia pada 2013, melompat ke posisi 50 besar di 2015, dan saat ini menembus papan 42 besar dunia.

“Ini karena kita perkuat branding Wonderful Indonesia dan memperbaiki 14 pilar yang sudah disusun oleh TTCI – Travel and Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum,” ujarnya.

Ketiga, imbuh Arief, menampilkan reputasi Indonesia di level dunia. Wonderful Indonesia selalu jawara di setiap kompetisi di sektor pariwisata dunia.

“Tahun 2016, kita memperoleh 46 penghargaan dunia dari 22 negara. Tahun 2017 ini, kita sudah mengantungi 22 negara dari 10 negara,” ucap menteri asal Banyuwangi tersebut.

Sejumlah penghargaan dunia tersebut, dikatakan Arief, sangat penting untuk tiga alasan yang dia sebut sebagai 3C, yaitu Calibration, Confidence, dan Credibility.

"Bila kita mendapatkan penghargaan, maka self confidence anak bangsa ini naik," kata dia.

Kemudian yang kedua adalah Credibility. Jika dikomunikasikan dengan baik, maka penghargaan (award) yang diperoleh dapat menjadi cara marketing yang paling efektif untuk image, sehingga tidak perlu bersusah payah menyampaikan keunggulan yang dimiliki. Dalam hal ini pariwisata Indonesia.

"Sebuah penghargaan juga bermanfaat untuk menera apakah yang kita lakukan sudah benar sekaligus mengetahui posisi kita dibandingkan dengan yang lain. Inilah fungsi yang ketiga, sebagai Calibration," ujar Arief.

Dari tiga prestasi selama tiga tahun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tersebut, Arief menyebutkan bahwa masa depan pariwisata akan semakin terbuka. Kinerja ini berkat CEO Commitment, yang ditunjukkan presiden selama memimpin kabinet kerja ini.

Pertama, pariwisata ditetapkan Presiden Jokowi sebagai leading sector dan sekaligus core ekonomi bangsa. Kedua, presiden sendiri sudah hadir dan mendukung pariwisata dengan menetapkan 10 destinasi prioritas atau yang sering dipopulerkan dengan istilah 10 Bali Baru.

Ke-10 Destinasi Prioritas itu antara lain Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Borobudur di Joglosemar, Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur, Mandalika di Lombok, Komodo Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Morotai Maltara.

Ketiga, presiden sendiri sudah hadir langsung di banyak destinasi wisata tersebut. Kawasan yang pernah didatangi Presiden Jokowi adalah Raja Ampat, Morotai, Labuan Bajo, Larantuka, Mandalika, Borobudur, Tanjung Lesung, dan Danau Toba.

Sejumlah kegiatan karnaval juga dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, seperti Karnaval Khatulistiwa 2015 di Pontianak, Pesona Danau Toba 2016 di Sumatera Utara, dan Karnaval Parahyangan Bandung 2017.

“Semua itu menunjukkan komitmen yang tinggi dari Presiden Jokowi terhadap dunia Pariwisata,” kata Arief.

Dirinya juga menjelaskan, hasil riset World Bank tahun 2016 menyebutkan sektor pariwisata merupakan penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan pendapatan domestik bruto (PDB).

"Untuk Indonesia, pariwisata sebagai penyumbang PDB, devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah," ujar Arief.

 

Presiden Joko Widodo, imbuhnya, telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu leading sector perekonomian bangsa. Jumlah wisman hingga 2019 pun ditargetkan mencapai 20 juta kunjungan.

"Ketika Presiden sudah menetapkan sebagai leading sector, maka Kementerian/Lembaga lain harus mendukung. Indonesia Incorporated menjadi hal yang penting untuk bisa dilakukan bersama-sama semua pihak," ucap Arief.

Turut hadir dalam paparan Kinerja Tiga Tahun Sektor Pariwisata Pemerintahan Jokowi-JK, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Darmin Nasution menyebutkan bahwa pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian Indonesia sentris.

"Yang tersebar di berbagai wilayah, sebagai salah satu bentuk pemerataan pembangunan," kata Darmin.

 

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya