Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, meski sudah disahkan, tahapan Perppu Ormas masih berjalan.
"Kita tunggu ajalah, Perppu ini kan masih ada urusan politik di DPR. Katanya akan ada judicial review, sementara kita juga mempersiapkan apa yang harus kita lakukan," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/7/207).
Advertisement
Tahapan-tahapan ini, menurut Wiranto, merupakan proses demokrasi. Perppu Ormas, kata dia, nantinya akan diputuskan oleh DPR apakah disetujui menjadi undang-undang (UU) atau tidak.
"Proses demokrasinya di situ. Memutuskan (Perppu Ormas), kemudian ada gugatan ya silakan," kata Wiranto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Perppu Ormas dikeluarkan pada 10 Juli 2017. Pemerintah mengharap masyarakat tenang dan dapat menerima Perppu secara jernih dan matang. Karena Perppu tak bermaksud membatasi kegiatan ormas, tapi semata untuk merawat kesatuan persatuan bangsa.
Saksikan video menarik berikut ini:
