Menko Darmin: RI Sudah Susah Kurangi Jumlah Orang Miskin

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan mencapai 10,50 persen hingga akhir 2017.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 17 Jul 2017, 20:00 WIB
Kondisi pemukiman di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (5/1). Jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu turun menjadi 27,76 juta orang apabila dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengaku sulit untuk menurunkan angka maupun tingkat kemiskinan di Indonesia. Jumlah orang miskin saat ini mencapai 27,77 juta orang dengan tingkat kemiskinan 10,64 persen di Maret 2017.

"Memang makin lama makin susah menurunkannya (kemiskinan), karena jumlah orang miskinnya tidak sebanyak dulu," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ia memperkirakan, level kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 10,64 persen. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan mencapai 10,50 persen hingga akhir 2017.

"Tidak mudah menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Makanya kebijakan pemerataan ekonomi harus bisa di-push. Itu kan baru mulai jalan sedikit, dan kita akan percepat di Agustus ini," terangnya.

Walaupun sudah memiliki rencana besar menjalankan kebijakan pemerataan ekonomi, seperti redistribusi lahan, sertifikasi lahan, dan lainnya, Darmin belum berani menargetkan tingkat kemiskinan bisa menyentuh single digit.

"Lihat dulu nanti kebijakan pemerataan bagaimana. Jangan suruh kita menebak, karena pelaksanaan kebijakan pemerataan ekonomi masih perlu waktu," jelas Darmin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengungkapkan hal yang sama. Pemerintah diakuinya sudah berada pada kebijakan yang betul, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan infrastruktur, meningkatkan program perlindungan masyarakat miskin dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya.

"Tahun ini, konsentrasi pemerintah ke pemerataan ekonomi, seperti redistribusi aset, perluasan KIS, KIP, dan pendidikan vokasi. Jalurnya sudah betul, tapi harus diakui penurunan kemiskinan beberapa tahun terakhir melambat karena sudah mendekati level 10 persen," kata Kecuk.

Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 1997 yang mampu mencetak penurunan angka atau tingkat kemiskinan secara signifikan. "Persoalan kita sudah 10 persen, itu hardcore poverty. Jadi untuk menurunkan single digit perlu upaya luar biasa besar," paparnya.

Akan tetapi menurut Kecuk, pemerintah harus fokus atau konsen menurunkan angka maupun tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. "Di desa pusatnya orang miskin. Sebanyak 51 persen orang miskin di desa bekerja di sektor pertanian. Kalau ingin menangani di sana, harus mensejahterakan petani dan upah buruh tani," tuturnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Sairi Hasbullah mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia yang 10 persen sama seperti India, tapi lebih tinggi dibanding negara tetangga, seperti Thailand.

"Kalau sudah di kisaran 10 persen, susah menurunkan kemiskinan. Ini sama kayak India, tapi prosentase kemiskinan kita masih lebih tinggi dari Thailand," tandasnya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya