OSO: Aksi 5 Mei Wujud Demokrasi Indonesia

OSO menilai aksi massa sah saja dilakukan, asalkan dapat menjaga kepentingan negara secara utuh.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 06 Mei 2017, 03:09 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) (Liputan6.com)

Liputan6.com, Makassar - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang atau OSO menuturkan, Aksi 5 Mei yang digerakkan oleh GNPF-MUI merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang santun dan cukup baik.

"Pandangan saya, di era demokrasi di dunia, terjadi siklus demokrasi yang semakin hari semakin ketat," ujar OSO saat ditemui di Gedung LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/5/2017).

Untuk itu, dia menilai aksi tersebut sah saja dilakukan, asalkan dapat menjaga kepentingan negara secara utuh.

"Aksi itu ada di mana-mana, selalu ada reaksi. Sah saja (Aksi 5 Mei), asal dalam koridor yang bermartabat, kebangsaan, dan rasa nasionalisme yang tinggi dan menjaga keutuhan bangsa ini," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menggelar Aksi 5 Mei atau Aksi 55. Aksi 5 Mei menjadi penutup sejumlah aksi bela Islam yang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin menyatakan, tidak akan ada lagi upaya pengerahan massa turun ke jalan terkait kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Zaitun meyakinkan massa Aksi 5 Mei bahwa perwakilan GNPF telah banyak berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada pemegang kekuasaan.

"Semua upaya kita lakukan. Kita dialog sampai kepada Bapak Wakil Presiden. GNPF sudah diterima secara resmi. Memang ke Presiden tak langsung diterima, tapi Bapak Presiden telah datang langsung ke Monas pada aksi bela Islam ke-3. Ini tandanya aspirasi kita telah didengar," jelas Zaitun.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya