Liputan6.com, Pandeglang: Menyangkut bantuan uang, jarang orang Indonesia yang tak cemas. Itu sebabnya, barangkali, sejumlah penduduk korban gempa Pandeglang menginginkan penyaluran bantuan harus proporsional. Sebab, berdasarkan pengalaman gempa tahun 1999, penduduk yang rumahnya rusak berat hanya mendapatkan bantuan satu sak semen.
Meski agak terlambat, bantuan pemerintah melalui Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) Anak Agung Gde Agung, cukup berarti. Bantuan sebesar Rp 100 juta yang diserahkan pada Sabtu 29 Oktober itu, menurut Kepala BKSN, harus transparan dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat setempat. Pemerintah, kata dia, tetap meminta laporan pertanggungjawaban penyaluran. Pemerintah berharap, pembangunan kembali gedung atau rumah yang rusak tetap harus memperhatikan konstruksi bangunan.
Meski tak sedahsyat gempa bumi di Bengkulu, gempa bumi Pandeglang tetap menyisakan penderitaan bagi pendududuk setempat yang hidupnya memang masih pas-pasan. Berdasarkan laporan, gempa di Pandeglang menghancurkan sedikitnya 1.204 rumah penduduk dan sejumlah gedung sekolah, serta tempat ibadah. Kerugian akibat gempa berkekuatan 6,5 skala richter itu ditaksir sekitar Rp 24,7 miliar.
Berdasarkan catatan Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa tersebut diperkirakan terjadi di dasar laut sekitar 230 kilometer arah Barat Daya Jakarta. Kuatnya getaran gempa tersebut, mengakibatkan beberapa gedung bertingkat di Ibu Kota mengalami keretakan. Misalnya Gedung Sarinah yang terletak di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.
Kerusakan terberat akibat gempa tersebut sangat dirasakan di beberapa daerah wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Lebak maupun wilayah Kabupaten Pandeglang. Menurut Kepala BMG Sridarto, gempa tersebut terjadi akibat getaran lempengan. Ironisnya, sampai saat ini belum ada satu alat canggih yang mampu mendeteksi akan datangnya gempa bumi. Sebetulnya, ada lagi yang lebih ironis: kalau sumbangan gempa nyasar alias tak sampai ke saku korban.(RSB/Tim Liputan 6 SCTV)
Meski agak terlambat, bantuan pemerintah melalui Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) Anak Agung Gde Agung, cukup berarti. Bantuan sebesar Rp 100 juta yang diserahkan pada Sabtu 29 Oktober itu, menurut Kepala BKSN, harus transparan dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat setempat. Pemerintah, kata dia, tetap meminta laporan pertanggungjawaban penyaluran. Pemerintah berharap, pembangunan kembali gedung atau rumah yang rusak tetap harus memperhatikan konstruksi bangunan.
Meski tak sedahsyat gempa bumi di Bengkulu, gempa bumi Pandeglang tetap menyisakan penderitaan bagi pendududuk setempat yang hidupnya memang masih pas-pasan. Berdasarkan laporan, gempa di Pandeglang menghancurkan sedikitnya 1.204 rumah penduduk dan sejumlah gedung sekolah, serta tempat ibadah. Kerugian akibat gempa berkekuatan 6,5 skala richter itu ditaksir sekitar Rp 24,7 miliar.
Berdasarkan catatan Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa tersebut diperkirakan terjadi di dasar laut sekitar 230 kilometer arah Barat Daya Jakarta. Kuatnya getaran gempa tersebut, mengakibatkan beberapa gedung bertingkat di Ibu Kota mengalami keretakan. Misalnya Gedung Sarinah yang terletak di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.
Kerusakan terberat akibat gempa tersebut sangat dirasakan di beberapa daerah wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Lebak maupun wilayah Kabupaten Pandeglang. Menurut Kepala BMG Sridarto, gempa tersebut terjadi akibat getaran lempengan. Ironisnya, sampai saat ini belum ada satu alat canggih yang mampu mendeteksi akan datangnya gempa bumi. Sebetulnya, ada lagi yang lebih ironis: kalau sumbangan gempa nyasar alias tak sampai ke saku korban.(RSB/Tim Liputan 6 SCTV)