Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, penerapan sistem electronic budgeting atau e-budgeting dengan kata sandi atau password dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI bertujuan mengamankan anggaran. Nantinya, meski berganti gubernur, Ahok mengatakan sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan gubernur baru.
"Sistem e-budgeting semua jalan, kecuali gubernur tidak mau. Atau gubernurnya memerintahkan Bappeda untuk melanggar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 25 April 2017.
Advertisement
Ahok menegaskan, password e-budgeting hanya dipegang oleh gubernur lewat kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
"Saya yakin kalau Bu Tuty (Kepala Bappeda) tidak diganti sebagai Bappeda pasti aman. Kecuali Bu Tuti dicopot atau gubernur perintahkan enggak mau (e-budgeting) atau gubernur enggak berani melawan DPRD," ujar Ahok.
Ahok lantas menceritakan bagaimana DPRD DKI menolak sistem e-budgeting sejak 2015 lau. Hal tersebut membuat Ahok mengeluarkan kebijakan memberikan password agar anggaran tidak diutak-atik oknum DPRD.
"Yang pegang gembok Bapedda. Kami sistem bukanya bareng. Jadi waktu dia input itu bareng dikumpulkan semua di ruang Bappeda atau di Balai Agung sama-sama. Isi dulu semua, kan saya periksa juga tiap malam kan," ujar Ahok.
Ahok menjelaskan, pada sistem e-budgeting sudah tersedia template, sehingga yang berada di luar anggaran tidak bisa asal dimasukkan.
Ahok menegaskan, sistem itu semua berpatok pada pimpinan atau gubernur. Bila gubernur jujur, maka anak buah akan jujur.
"Itu sudah dikunci, jadi enggak bakal bisa masuk. Karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template ya saya ga tau. Kalau kepala (gubernur) lurus, anak buah enggak berani enggak lurus. Itu teorinya," pungkas Ahok.
