Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat Pilkada DKI 2017 sudah masuk dalam kategori memprihatinkan. Sebab selama masa kampanye hingga putaran kedua ini, muncul isu-isu yang menyinggung Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
"Pilkada DKI buruk. Belum apa-apa kedepankan SARA," kata dia dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).
Advertisement
Zuhro menambahkan, kebanyakan masyarakat malah termakan isu-isu berbau SARA pada Pilkada DKI 2017 ini. Hal tersebut, menurutnya malah makin menyesatkan masyarakat.
"Siapa pun itu, yang mengikuti, yang merespons berlebihan, itu buruk. Karena kita sudah terbawa hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan (di Pilkada DKI 2017). Ini kita sudah sesat dengan isu sesaat. Yang kita butuhkan pemimpin DKI menyempitkan kesenjangan," ucap Zuhro.
Dia juga menyesalkan empat konsensus negara yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) malah dijadikan kontesasi oleh para pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini.
Menurut Zuhro, hal semacam itu sudah tidak relevan untuk didebatkan apalagi dijadikan kontesasi dalam ajang Pilkada. Ia mengatakan masyarakat dari dulu sudah paham mengenai toleransi dan bagaimana berkehidupan dengan berpegang pada empat konsensus negara.
"Dari kita bangun, melek mata itu kita sudah beragam. Kesalahpahaman kita bukan masalah Bhinneka Tunggal Ika," ucap Zuhro.
Isu SARA terbaru adalah Wakil Gubernur (Wagub) petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyempatkan diri menunaikan salat jumat di Masjid Jami' Al'Atiq yang terletak di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, sebelum menghadiri selawat akbar di GOR Ciracas, Jakarta Timur yang diadakan oleh pendukungnya.
Namun, sebagian jemaah meneriaki, menolak kehadiran mantan Wali Kota Blitar tersebut, saat hendak keluar masjid usai menunaikan salat jumat. "Pergi, pergi," kata beberapa jemaah. Beberapa warga lain memekikkan takbir.
