Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengkaji perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era pemerintahan Soekarno.
"Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (7/4/2017).
Terkait permintaan presiden tersebut, diakui Bambang, Kementerian PPN akan melakukan kajian teknis. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.
Baca Juga
Advertisement
"Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," dia menjelaskan.
Kajian lain, ucap Bambang, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.
"Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujar dia.
Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang bisa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," ujar dia.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi perihal rencana pemindahan tersebut. Karena sebelumnya muncul wacana realokasi ibu kota bukan hanya di Palangkaraya, tapi juga di Kalimantan Timur.
"Belum ada pembahasan mengenai itu (pemindahan). Saya belum tahu, karena wacananya kan memang banyak di mana-mana," tukas dia.
