Liputan6.com, Jakarta: Usulan mendirikan rumah aspirasi untuk menyerap aspirasi dari para konstituen di daerah kembali ditentang. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam keras keinginan anggota Dewan. Mereka meminta agar usulan tidak dilanjutkan.
"Kami mengecam usulan itu, dan meminta agar usulan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tata krama demokrasi dan melukai hati nurani rakyat," kata Ketua Umum PB HMI M. Chozin Amirullah di Jakarta, Rabu (11/8). Chozin menilai usulan sebagai alat untuk mengeruk uang rakyat dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Chozin menambahkan, usulan rumah aspirasi mengada-ada, seperti layaknya usulan DPR tempo dulu yang mengajukan dana untuk mesin cuci. "Jauh dari sebuah kepedulian terhadap rakyat," imbuh Chozin. Di sisi lain, menurut dia, banyak dana untuk kesejahteraan rakyat yang ternyata dipotong dan dihilangkan begitu saja.
Karena itu Chozin mengimbau, sebaiknya pemerintah dan DPR tetap pada kepedulian meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Jadi dana itu harusnya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk 560 anggota DPR," ucap Chozin.
Penolakan juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Ia meminta usulan dibatalkan. Priyo mengatakan, masing-masing partai sudah memiliki instrumen sendiri-sendiri dalam menyerap aspirasi konstituennya [baca: Priyo: Rumah Aspirasi Sebaiknya Dibatalkan].(Ant)
"Kami mengecam usulan itu, dan meminta agar usulan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tata krama demokrasi dan melukai hati nurani rakyat," kata Ketua Umum PB HMI M. Chozin Amirullah di Jakarta, Rabu (11/8). Chozin menilai usulan sebagai alat untuk mengeruk uang rakyat dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Chozin menambahkan, usulan rumah aspirasi mengada-ada, seperti layaknya usulan DPR tempo dulu yang mengajukan dana untuk mesin cuci. "Jauh dari sebuah kepedulian terhadap rakyat," imbuh Chozin. Di sisi lain, menurut dia, banyak dana untuk kesejahteraan rakyat yang ternyata dipotong dan dihilangkan begitu saja.
Karena itu Chozin mengimbau, sebaiknya pemerintah dan DPR tetap pada kepedulian meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Jadi dana itu harusnya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk 560 anggota DPR," ucap Chozin.
Penolakan juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Ia meminta usulan dibatalkan. Priyo mengatakan, masing-masing partai sudah memiliki instrumen sendiri-sendiri dalam menyerap aspirasi konstituennya [baca: Priyo: Rumah Aspirasi Sebaiknya Dibatalkan].(Ant)